Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Aliansi Mahasiswa Mataram dari bebagai Universitas di Nusa Tenggara Barat menggelar aksi didepan Kantor Gubernur pada Kamis (18/6/2026).
Masa aksi menuntut berbagai kebijakan yang dianggap kurang tepat yang diambil oleh pemerintah Pusat maupun Daerah.
Koordinator Lapangan (Korlap) masa aksi Hanan Wahyuda mengatakan kebijakan negara terkait UU Polri, aktivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditata ulang, melemahnya nilai tukar rupiah serta melonjaknya harga bahan bakar minyak menjadi perhatian mahasiswa dan perlu penanganan serius dari pemerintah pusat. Sedangkan persoalan daerah yang disoroti para mahasiswa adalah pemerataan infrastruktur pendidikan, tingginya anak putus sekolah dan aktivitas tambang di Pulau Sumbawa.
“Kami melihat kondisi negara maupun daerah yang perlu kami sikapi, mulai dari kebijakan pusat maupun daerah yang sangat urgent dan harus segera diselesaikan,” ujar Hanan disela-sela aksi kepada tim liputan kabarberita.co.id
Lebih lanjut Hanan membeberkan poin tuntut masa aksi baik untuk isu nasional muapun regional diantaranya,
A. Isu Nasional
- Meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi efisiensi anggaran.
- Menuntut evaluasi total Program MBG agar tidak membebani guru, merugikan pendidikan, dan mengacaukan tata kelola.
- Menuntut penghentian komersialisasi pendidikan dan biaya kuliah yang semakin menjauhkan anak buruh, petani, nelayan, dan rakyat miskin dari kampus.
- Menuntut penghormatan penuh terhadap putusan MK dalam setiap pembentukan undang-undang, termasuk UU Polri.
- Menolak pelebaran ruang aparat keamanan dan militer ke ranah sipil yang mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
- Menuntut perlindungan tegas bagi perempuan dan anak dari kekerasan seksual melalui pencegahan, pendampingan, dan penegakan hukum yang berpihak pada korban.
- Menuntut kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan rakyat miskin.
- Cabut UU POLRI
- Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi(mandatory pemerataan akses di daerah 3T spending 20%), dan
- Hentikan proyek strategis nasional (PSN) yang rakus tanah
- Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jaminan pendidikan yang ilmiah serta demokratis
- Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati
- Berikan jamin biaya pendidikan di seluruh tingkatan
- Hentikan pendidikan liberalisasi, privatisasi, dan komersil di seluh jenjang pendidikan.
B. Isu Regional NTB
- Meminta perbaikan segera sekolah rusak, pemerataan guru, dan keadilan pendidikan di daerah terpencil NTB.
- Menuntut pemerintah daerah serius menurunkan angka anak tidak sekolah di NTB dengan langkah nyata, bukan sekadar data.
- Menuntut Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat menuntaskan persoalan anak tidak sekolah serta memperkuat akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah NTB.
- Menuntut penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual melalui pencegahan, pendampingan, layanan pemulihan, dan penegakan hukum yang berpihak pada korban.
- Mendesak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat terkait membangun sistem perlindungan yang efektif agar kasus kekerasan seksual di NTB tidak terus berulang.
Sementara itu Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB Dr Fathul Gani saat dimintai tanggapannya terkait aksi yang dilakukan para Mahasiswa mengatakan, program nasional perlu menjadi perhatian semua orang, termasuk program strategis Presiden RI yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran.
“Pada prinsipnya semua kita berhak menyuarakan dalam rangka program nasional itu berjalan baik, kalau tidak ada yang memberikan masukan itu nanti tidak tepat jadinya,” ujar Opung sapaannya.
Opung menilai aksi yang dilakukan para Mahasiswa sebagai bentuk perhatian rakyat Indonesia terhadap kebijakan program nasional sekaligus menjadi marka bagi para pengambil kebijakan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan harapan semua orang.
“Jadi itu seperti rambu-rambu, kita tetap menghargai proses, kritikan maupun bentuk apapun sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, kami tidak masalah,” pungkasnya. (Wira/red).
