Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Satuan Tugas (Satgas) terintegrasi tindak kekerasan dilingkup pendidikan yang diinisiasi Pemerintah Daerah (Pemda) NTB dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB mendapat dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan Satgas terintegrasi tindak kekerasan pada lingkungan pendidikan menjadi hal yang sangat dibutuhkan, mengingat maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oknum dilembaga pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah daerah bersama para stakeholder terkait memastikan akan ada regulasi yang mengikat, serta akan dibuatkan kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang itu.
“Kita akan membentuk satu kode etik dan SOP untuk seluruh Pondok, kode etik dan SOP itu harus ditandatangani oleh seluruh Pondok,” ujar Isvie, usai melakukan rapat bersama Forkopimda di kantor Gubernur, Kamis (18/6/2026).
Lebih lanjut Isvie sapaan akrab polisi senior Partai Golkar NTB menegaskan bahwa sesuai dengan usulan yang disampaikan Gubernur, satgas ini akan segera diselesaikan SOP dan kode etiknya, yang dijadikan acuan dalam penindakan jika terjadi hal serupa nantinya dilingkungan pencetak generasi bangsa itu dan rencananya juli mendatang sudah rampung Kode etik dan SOP-nya.
“Tadi Pak Gubernur sudah memberikan usulan terkait Satgas tindak kekerasan untuk kita segera menyusun, dan rencananya 15 juli 2026 sudah selesai SOP dan kode etiknya,”tegasnya.
Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah (NTB) Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja mengatakan segala bentuk kebijakan yang kemaslahatan untuk masyarakat tentunya didukung oleh Polda NTB, tidak terkecuali dengan satgas yang akan dibentuk, mengingat masih banyaknya tindak kekerasan verbal dan psikologis yang dilakukan oknum dilingkungan pendidikan.
“Kami mendukung penuh semua kebijakan Pak Gubernur demi kebermanfaatan kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Kalingga yang belum lama ini menjabat sebagai orang nomor di Polda NTB
Ia menambahkan Satgas terintegrasi tindak kekerasan disatuan pendidikan itu sedang dirumuskan dan akan disiapkan regulasi yang menjadi pedoman dalam aplikasinya di lingkungan pendidikan.
“Jadi semuanya nanti akan dirumuskan bentuk regulasi yang mengatur setiap permasalahan-permasalahan yang ada di NTB,” ucapnya.
Sebelumnya Kepala kantor wilayah Kementerian agama (Kakanwil Kemenag) NTB NTB Dr Zamroni Aziz mengatakan Rapat yang diadakan membahas Regualasi dan langkah-langkah yang akan diambil guna penanganan berbagai bentuk tindak kekerasan baik verbal maupun psikologis dilingkup satuan pendidikan dan Ponpes, serta sharing pendapat dan masukan dari berbagai unsur baik Pemda NTB maupun NGO serta Aparat Penegak Hukum (APH) serta Forum Kerjasama Ponpes NTB.
“Kami bersama semua elemen termasuk Pemerintah Daerah, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Pemerhati dalam hal ini LPA, Kepolisian dan kejaksaan, Alhamdulillah untuk kami rumuskan bagaimana regulasi dan penanganan yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes),” ujarnya.
Zamroni sapaannya menyampaikan salah satu point penting dari pertemuan tersebut adalah membuat tim kecil, yang khusus akan membentuk satgas, yang tujuan pembentukan satgas tersebut adalah mengantisipasi semua tindak kekerasan di lingkup pendidikan, baik yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang.
“Insya Allah ada bebrapa point yang kami sepakati tadi, diantaranya kami akan membuat tim kecil untuk membuat satgas bersama, layanan terpadu bersama yang terdiri dari semua unsur yang ada, guna penanganan bukan untuk hari ini saja tapi untuk pencegahan dimasa yang akan datang,” pungkasnya.
Rapat satgas terintegrasi dihadiri oleh Gubernur NTB, Kakanwil Kemenag NTB, Ketua DPRD NTB, Kapolda NTB, Kepala Kejati dan Forkopimda NTB. (Wira/red).
