Tim Redaksi
“Kunjungan ke parpol merupakan bagian dari kegiatan Konsolidasi demokrasi. Kami juga bersilaturrahim dengan media, NGO dan ormas,”
Mataram (KabarBerita) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus memperkuat konsolidasi demokrasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 dan persiapan menuju Pemilu 2029.
Salah satu agenda tersebut dilaksanakan melalui kunjungan dan silaturrahmi ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) provinsi NTB pada Senin (13/7).
Selain dengan parpol, konsolidasi demokrasi juga dilakukan dengan media, NGO dan ormas.
“Kunjungan ke parpol merupakan bagian dari kegiatan Konsolidasi demokrasi. Kami juga bersilaturrahim dengan media, NGO dan ormas,” kata Ketua Bawaslu NTB, Itratif di Mataram.
Itratif menepis kunjungan ke PPP NTB kali berkaitan dengan dinamika yang tengah terjadi di internal partai berlambang ka’bah tersebut.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ke parpol tersebut merupakan hal biasa seperti yang dilakukan selama tahapan berlangsung.
“Jadi tidak ada hubungannya dengan dinamika di internal PPP. Penjadwalan silaturrahmi ke PPPP juga sama dengan proses kunjungan ke parpol-parpol lainnya,” pungkasnya.
Itratif menyampaikan melalui konsolidasi demokrasi itu Bawaslu NTB mengajak parpol untuk memperkuat komunikasi yang tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangung, tetapi pada non tahapan sebagai ruang untuk bartukar informasi.
“Bawaslu membuka diri untuk menerima masukan atas kerja-kerja selama tahapan pemilu sebelumnya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja kedepan menyongsong pemilu 2029,” tandasnya.
Sementara itu, dalam silaturahmi bersama jajaran pengurus DPW PPP NTB, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari integritas penyelenggara, sistem rekapitulasi suara, pengawasan teknologi informasi kepemiluan, hingga kesiapan verifikasi partai politik.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, menegaskan momentum ini penting untuk melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai bahan penyempurnaan regulasi kepemiluan sehingga pelaksanaan Pemilu 2029 dapat berlangsung semakin demokratis, adil, dan berkualitas.
Melalui dialog yang terbuka, Bawaslu NTB dan DPW PPP NTB berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, profesional, dan berkeadilan. (Red)
