Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok, H.M Mu’azzim Akbar menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional berada pada posisi yang menggembirakan. Ia menyebutkan, berdasarkan data pemerintah, Indonesia berhasil mencapai surplus beras sebesar 4 juta ton pada tahun ini. Kondisi ini disebutnya sebagai momentum penting untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Bahkan kedepan Indonesia berpotensi untuk mengekspor beras ke negara lain.
“Alhamdulillah kita sudah surplus. Artinya, kita tidak hanya berhenti pada ketahanan pangan dalam negeri saja, tapi ke depan, negara luar yang seharusnya membeli beras dari Indonesia,” kata Muazzim saat turun langsung menemui para petani di Desa Penujak, Praya Barat, Lombok Tengah, Senin 30 Juni 2025.
Menurut Muazzim, para petani adalah pahlawan sesungguhnya dalam perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan. Namun demikian, ia menyoroti beberapa persoalan klasik yang masih membelenggu sektor pertanian, seperti harga anjlok saat musim panen.
“Misalnya harga gabah saat musim panen, seringkali anjlok. Padahal mestinya harga 1 kilogram itu bisa tembus Rp 6.500 hingga sampai ke Bulog. Tapi karena ulah tengkulak, harga jadi ditekan. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Muazzim juga menyebut pihaknya mendorong agar para petani menjual langsung ke Bulog, bukan ke tengkulak atau pengepul yang kerap mengambil margin keuntungan terlalu besar.
Selain itu, sejumlah masalah teknis lain juga dikeluhkan petani, seperti kelangkaan pupuk saat musim tanam, dan biaya sewa alat pertanian seperti traktor atau combine harvester yang dinilai cukup mahal.
“Kami hadir untuk mendengar langsung keluhan mereka, bukan hanya memastikan petani kembali modal, tapi juga agar mereka untung dan terus semangat bertani,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muazzim juga mendorong pemanfaatan produk lokal di berbagai instansi pemerintahan maupun pelaku usaha seperti perhotelan. Ia mencontohkan produk-produk UMKM seperti jagung, kacang, ubi, dan aneka jajanan lokal seharusnya menjadi konsumsi rutin di kantor-kantor pemerintah dan hotel-hotel yang ada di daerah, bukan menghidangkan produk dari luar daerah.
“Kita harus cinta produk lokal. Apa yang dihasilkan rakyat, harus juga dinikmati oleh rakyat. Itu bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan kita,” pungkasnya. (Red)
