Kabarberita
LOMBOK TENGAH (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, melalui Dinas Koperasi dan UKM memberikan atensi khusus terhadap Koperasi Tambang. Bahkan diharapkan bisa menjadi salah satu lembaga otonom yang mampu menciptakan peluang kerja yang luas dan memberikan dampak positif terhadap para anggotanya.
“Kita berharap koperasi tambang ini menjadi lembaga bisnis yang otonom, bukan lembaga yang minta-minta segala macam, dan memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat,”harap Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Ahmad Masyhuri, sebelum mengikuti acara penanda tanganan MoU KR-BNN di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada, Selasa (25/11/2025).
Lebih lanjut, Masyhuri mengatakan bahwa koperasi tambang itu adalah koperasi yang keanggotaannya yang berada disekitar tambang, dan tidak membolehkan anggotanya berada diluar lingkar pertambangan. “Jadi ketentuan koperasi tambang itu, anggota berada di lingkar tambang atau masyarakat disekitar tambang,”terangnya.
Masyhuri menambahkan dengan perekrutan anggota disekitar tambang, tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang ada dilingkar tambang. “Itu akan berdampak langsung terutama sekali ke pengurusnya,”tambahnya.
Dikatakannya juga terkait izin usaha yang sudah dikeluarkan oleh dinas terkait, masih dikisaran izin penghasil bahan mentah, bukan izin dalam bentuk barang jadi. “Gak sejauh itu untuk izinnya kita intervensi, yang jelas usaha tambanglah, jadi bukan hanya satu item bisa lebih juga yang terkandung dalam hasilnya nanti,”tuturnya.
Masyhuri juga menyinggung fungsi Mitra yang sangat penting untuk keberlanjutan usaha, dalam Koperasi tambang, karena tidak cukup hanya dengan menghasilkan bahan mentahnya saja, tapi perlu tindak lanjut. “Jadi bermitra itu bisa jadi dengan ekspert, (orang yang ahli) atau bisa jadi dengan orang-orang yang menguasai lingkungan dan orang yang tahu pasarnya,”ucapnya. (Wir/red).
