Kabarberita
Bima (KabarBerita) – Guna mensukseskan Program triple agenda di bidang pariwisata, Pemprov NTB melakukan kunjungan kerja ke Kota Bima bersama sejumlah awak media, pada Senin (22/12/2025).
Kegiatan yang bertujuan memperkuat sinergitas dari Hulu ke Hilir terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dan sekaligus mengeksplorasi setiap Program unggulan yang diharapkan menjadi pendorong pertumubuhan ekonomi di tiap daerah.
Diskominfotik NTB melalui pejabat Fungsional Pranata Humas, Hernawadi, mengatakan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan narasi program unggulan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan Destinasi wisata berkelas dunia yang diimplementasikan melalui Program Desa Berdaya.
Dalam pertemuan bersama jajaran perangkat daerah Kota Bima, kunjungan ini membahas sejumlah isu strategis terkait komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan program prioritas Pemprov NTB.
Penekanan diberikan pada pentingnya penyebaran informasi yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Selain itu, dalam kunjungan tersebut juga menyoroti perlunya inovasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sektor ketahanan pangan, pariwisata, dan pengentasan kemiskinan. Para peserta sepakat bahwa kemitraan strategis dengan media menjadi kunci dalam menyebarluaskan praktik-praktik baik (best practices) yang telah berjalan di daerah, khususnya di Kota Bima.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, menyampaikan apresiasi kepada rombongan kunjungan kerja yang telah datang ke kota Bima. Ia menilai kehadiran wartawan parlemen dan Diskominfotik NTB sebagai penghubung strategis untuk menyinergikan komunikasi antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Bima adalah bagian integral dari NTB, dari Ampenan hingga Sape. Kehadiran bapak dan ibu sekalian menjadi jembatan emas bagi kami untuk menyelaraskan keinginan pemerintah provinsi dengan kebutuhan dan kondisi daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan melalui kegiatan ini, koordinasi dari hulu ke hilir dapat semakin agresif dalam mendapatkan informasi, khususnya dalam menyampaikan kondisi faktual serta potensi yang dimiliki Kota Bima di sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat.
Sedangkan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Sukarno, SH., menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk peran strategis sektor pariwisata baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dikatakannya juga, pengembangan wisata berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang terus diupayakan untuk mendongkrak visi Gubernur dan wakil Gubernur, meskipun tidak seluruh wilayah memiliki desa wisata secara formal.
“Kami terus membina kelompok sadar wisata (Pokdarwis) meskipun pergerakannya masih parsial. Namun di kawasan-kawasan tertentu, mereka aktif menjaga dan mengelola potensi wisata bersama pemerintah,” katanya.
Sukarno juga menyebutkan sejumlah destinasi, termasuk kawasan Ntobo, yang meski berada di luar jalur utama pariwisata, tetap memiliki potensi dan mendapat perhatian dalam upaya perawatan dan pengembangan. Pengelolaan tersebut kini mulai digerakkan oleh masyarakat setempat dengan pendampingan pemerintah daerah.
Ia juga mengatakan, pengembangan wisata berbasis masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga. Salah satu hasil nyata adalah tumbuhnya wisata ekologi yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan terus berkembang.
“Kami berharap akan muncul desa-desa wisata baru yang memiliki karakter dan keunikan lokal, seperti wilayah Bitu yang masih alami dan memiliki ciri khas kerajinan tenun. Potensi tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi pengepengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal melalui sektor pariwisata,”imbuhnya. (Wira)
Tim Redaksi
