Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Sarai, membahas penguatan kerja sama kemitraan (partnership) yang setara dan berkelanjutan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor kesehatan, serta perluasan akses pasar bagi produk unggulan NTB.
“Banyak potensi yang akan mereka garap. Hari ini membahas potensi penangkapan ikan, pariwisata dengan investasi seaplane, vallet PT STM di Dompu serta program program sosial seperti lingkungan dan pemberdayaan perempuan yang segera akan ditindaklanjuti oleh kedutaan besar Kanada,”jela Gubernur di gedung Bank NTB, Mataram, Sabtu (10/01/2026).
Sementara itu, Randeep Singh Sarai menekankan, program sosial yang akan dikerjakan adalah bagian dari program kesetaraan kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan.
“Program sosial ini akan kami lakukan dalam waktu dekat seperti yang kami lakukan di negara negara Asia dan Amerika lainnya. Kami memilih Lombok karena memiliki populasi dan wilayah besar di Asia Pasifik selain investasi energi dan lain lain,”jelasnya.
Ditambahkan pula, bahwa kerja sama ini tidak lagi berfokus pada skema bantuan semata, melainkan pada pola kemitraan (partnership) yang menandai babak baru penguatan hubungan antara NTB dan Kanada yang berorientasi strategis dan saling menguntungkan.
Menteri Randeep Singh Sarai dijadwalkan berkunjung ke komunitas Solidaritas Perempuan dan Pusat Pembelajaran Perempuan di Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Vena Energy Plant (PLTS Sengkol), Lombok Tengah serta komunitas BERANI di Desa Aik Dewa, Lombok Timur selama dua hari mendatang.
Selain itu, peluang kolaborasi di bidang energi bersih, hilirisasi industri pangan dan pengembangan mineral kritikal menjadi agenda penting pembahasan yang melibatkan Duta Besar, Direktur Program Asia Pasifik, Direktur Kebijakan, Direktur Operasi dan Direktur Komunikasi Kanada serta dihadiri Pj Sekda, Kepala Bappeda, Ketua TP PKK dan sejumlah kepala dinas terkait. (red).
