Kabarberita
Mataram(KabarBerita) — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat NTB dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal nasional dan tidak akan menunggu putusan hukum inkrah atas kasus yang tengah dihadapi Ketua DPD Demokrat NTB, Indra Jaya Usman.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Si Made Rai Edi Astawa, dalam agenda Media Gathering DPRD Partai Demokrat Provinsi NTB yang digelar di Lombok Astoria Hotel, Mataram, Minggu malam (18/1/2026).
Menurut Made Rai, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah menjadwalkan Musda serentak di seluruh Indonesia pada Februari mendatang. NTB, kata dia, menjadi bagian dari agenda konsolidasi nasional yang tidak boleh tertunda oleh dinamika personal maupun persoalan hukum individu.
“Untuk Musda, Demokrat tidak menunggu inkrah. Yang menunggu inkrah itu hanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) karena diatur undang-undang. Kalau Musda, akan disegerakan begitu Demokrat NTB siap,” tegasnya.
Made Rai menjelaskan, seluruh tahapan Musda telah diatur secara ketat dalam peraturan organisasi sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Regulasi tersebut dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) guna memastikan Musda berjalan sesuai koridor dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Semua sudah on the track. Regulasi ini dibuat untuk menjaga tujuan Musda dan memastikan tidak ada masalah setelahnya,” ujarnya.
Ia menilai Musda memiliki arti strategis bagi keberlangsungan partai, terutama dalam menjaga soliditas internal. Menurutnya, dalam kondisi kekuatan politik Demokrat yang sedang diuji, kehilangan satu kader saja dapat berdampak besar.
“Kalau satu kader meninggalkan Demokrat, itu kerugian besar. Satu kader utama bisa membawa banyak konstituen. Ini yang harus dijaga,” kata Made Rai dengan nada serius.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa mekanisme penjaringan calon Ketua DPD Demokrat NTB dilakukan secara bottom up, di mana pemilik suara dari tingkat bawah memiliki peran menentukan. Syarat utama bagi bakal calon ketua adalah mengantongi minimal 20 persen dukungan dari total pemilik suara.
“Kalau sudah mengumpulkan minimal 20 persen dukungan, barulah berstatus bakal calon,” jelasnya.
Terkait kemungkinan Musda berlangsung secara aklamasi, Made Rai menyebut hal tersebut sangat terbuka. Ia mencontohkan sejumlah provinsi yang telah lebih dulu menyelesaikan Musda tanpa kompetisi, demi menjaga persatuan partai.
“Aklamasi itu ketika pemilik suara kompak, tidak perlu kompetisi. Langsung satu nama. Saya berharap mekanisme ini juga bisa terjadi di NTB,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap menjunjung tinggi demokrasi internal. Jika terdapat lebih dari satu calon, proses tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi, dengan keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum setelah tahapan bottom up dilalui.
“Kami bukan partai yang tinggal tunjuk. Suara dari bawah tetap dihormati,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Made Rai berharap Musda Demokrat NTB mampu melahirkan sosok pemimpin yang amanah dan memiliki kapasitas untuk membesarkan partai ke depan.
“Mudah-mudahan Demokrat NTB mendapatkan pimpinan yang bisa mengawal program kerja, visi-misi, dan kebesaran Partai Demokrat,” pungkasnya
