Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) — Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk opsi Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Sikap ini ditegaskan Sekretaris I BPOKK DPP Partai Demokrat, Si Made Rai Edi Astawa, sebagai langkah realistis untuk menekan tingginya biaya politik sekaligus meminimalkan praktik politik uang yang kerap membayangi Pilkada langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Made Rai yang juga menjabat sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat NTB, dalam agenda Media Gathering DPD Partai Demokrat Provinsi NTB yang digelar di Lombok Astoria Hotel, Mataram, Minggu malam (18/1/2026).
Menurut Made Rai, Pilkada langsung sejatinya merupakan pesta demokrasi yang dinantikan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pembiayaan politik yang menyertainya dinilai sangat mahal dan membebani banyak pihak, baik kandidat maupun sistem pemerintahan secara keseluruhan.
“Demokrat mencermati bahwa biaya Pilkada langsung sangat tinggi. Sementara pemerintah saat ini sedang fokus pada efisiensi anggaran. Dari situlah muncul gagasan untuk mengevaluasi kembali sistem Pilkada,” ujar Made Rai.
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut bukan berarti menghilangkan kedaulatan rakyat, melainkan mencari format demokrasi yang lebih efisien, rasional, dan tetap akuntabel. Salah satu wacana yang berkembang adalah Pilkada melalui DPRD, yang dinilai dapat memangkas biaya politik sekaligus memperkecil ruang transaksi politik uang.
Meski demikian, Made Rai menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan, kata dia, tetap menjadi prinsip utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam sistem demokrasi apa pun yang diterapkan.
“Yang paling penting, penghematan anggaran dari evaluasi Pilkada ini benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, saat ini pemerintah tengah menggulirkan berbagai program strategis seperti program makan bergizi gratis serta pendirian sekolah-sekolah gratis. Program-program tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan anggaran besar untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Indonesia.
“Pendidikan adalah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa. SDM kita harus dibenahi, bukan hanya dari sisi kualitas, tapi juga pemerataan akses pendidikan,” kata Made Rai.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara konsisten menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Ketum Demokrat selalu mengingatkan bahwa efisiensi bukan untuk memangkas hak rakyat, tapi justru untuk memastikan anggaran negara kembali kepada rakyat dalam bentuk program yang nyata dan berdampak,” pungkas Made Rai.
Tim Redaksi
