
Mataram(KabarBerita) — Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program lima hari sekolah di seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hasil monev tersebut rencananya akan diekspose secara terbuka setelah seluruh tahapan evaluasi rampung.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, M. Yusuf, mengatakan secara umum respons masyarakat selama masa uji coba program lima hari sekolah tergolong positif. Atas dasar itu, pemerintah daerah berencana memermanenkan kebijakan tersebut.
“Kalau sudah berjalan dengan baik, respons masyarakat baik, siswa juga baik, ya sudah kita akan permanenkan,” ujar Yusuf.
Sebagai landasan hukum, Dinas Pendidikan Kota Mataram saat ini tengah menyusun naskah akademik yang akan menjadi dasar penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pelaksanaan program lima hari sekolah.
Meski demikian, Yusuf mengakui masih terdapat sejumlah catatan evaluasi, khususnya terkait tingkat kejenuhan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk itu, ia mendorong para guru agar terus melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas agar pembelajaran tetap menarik dan tidak monoton.
“Evaluasinya mungkin hanya pada kejenuhan guru. Tapi kami minta guru-guru melakukan inovasi dan kreativitas supaya proses pembelajaran tidak jenuh,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan lima hari sekolah pada bulan Ramadan mendatang, Yusuf menyebut Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) akan menyusun kurikulum khusus dengan pengaturan relaksasi jam pelajaran agar tetap menyesuaikan dengan kondisi peserta didik selama bulan puasa.
Sementara itu, menanggapi masukan dari pihak legislatif terkait perlunya peningkatan pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah, terutama di jenjang SMP yang berada pada fase pubertas, Yusuf menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata.
“Pengawasan itu tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga perlu keterlibatan orang tua dan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai usulan DPRD terkait pemasangan kamera pengawas di sejumlah titik rawan atau blind spot di lingkungan sekolah sebagai masukan yang konstruktif. Pihaknya pun akan mendorong sekolah-sekolah untuk memasang CCTV atau kamera pengawas di lokasi-lokasi yang berpotensi disalahgunakan.
“Itu masukan yang bagus. Kami akan meminta pihak sekolah memasang kamera pengawas di tempat-tempat yang riskan,” pungkas Yusuf.






