Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Senjata politik untuk mengamankan anggaran pusat sebenarnya ada di tangan Pemerintah Kota Mataram. Jalur ke kementerian terbuka, dukungan DPR RI memungkinkan, bahkan secara politik Wali Kota berada satu partai dengan pimpinan DPR RI dari daerah pemilihan Lombok. Namun hingga kini, penanganan abrasi pantai Kota Mataram tetap jalan di tempat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: Pemkot Mataram benar-benar berniat atau tidak?
Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS, Ismul Hidayat, menilai lambannya progres penanganan abrasi sangat disayangkan. Apalagi sebelumnya sempat beredar informasi bahwa program tersebut akan masuk dalam tahun anggaran 2026, sebelum akhirnya bergeser tanpa kejelasan.
“Di Badan Anggaran kami bahkan sudah datang langsung ke Bappenas untuk menanyakan peluang pendanaannya. Informasi yang kami terima, Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Kota Mataram tahun 2026 nol, khususnya untuk kegiatan fisik. Ini jelas kami sesalkan. Artinya, lobi yang dilakukan belum maksimal,” ujar Ismul.
Dengan tertutupnya jalur TKD, menurut Ismul, satu-satunya harapan realistis berada pada kementerian. Namun jalur tersebut, kata dia, tidak akan bergerak tanpa keseriusan Pemkot Mataram dalam menyiapkan dan mengawal usulan secara resmi.
“Kami dari Fraksi PKS sudah mengomunikasikan program Pemkot ini ke anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Pak Abdul Hadi. Bahkan kami ajak turun langsung melihat kondisi pantai. Tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa kalau Pemkot tidak menindaklanjuti ke kementerian,” tegasnya.
Ismul menekankan, DPR RI tidak mungkin memasukkan sebuah program jika tidak ada usulan resmi dari kementerian terkait. Karena itu, sikap menunggu dinilai hanya akan memperpanjang stagnasi.
“Ini butuh goodwill. Pemkot harus memastikan program ini masuk dalam usulan kementerian dan dibawa ke pembahasan bersama DPR RI. Tidak bisa setengah-setengah, apalagi menunggu,” katanya.
Secara politik, Ismul menyebut posisi Pemkot Mataram sebenarnya sangat kuat. Pemerintahan kota saat ini dipimpin Partai Golkar, sementara salah satu pimpinan DPR RI juga berasal dari Golkar dan dari dapil Lombok.
“Kalau ini benar-benar dijadikan prioritas, saya yakin sangat mungkin diwujudkan. Dengan keberadaan pimpinan DPR RI dari dapil Lombok dan satu partai dengan wali kota, rekomendasi prioritas pembangunan, khususnya pencegahan abrasi pantai, sangat terbuka,” ujarnya.
Namun peluang politik tersebut dinilai tidak diimbangi kesiapan teknis. Salah satu hambatan utama adalah belum disusunnya dokumen lingkungan. Pemkot berdalih belum ada lampu hijau dan anggaran penyusunan dokumen cukup besar.
Ismul menilai alasan itu tidak logis jika abrasi memang dianggap persoalan mendesak. Terlebih, penanganan pantai menyangkut keselamatan wilayah dan ribuan warga pesisir, serta melibatkan lebih dari satu kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Sebesar apa pun anggaran dokumen lingkungan, kalau ini prioritas, seharusnya tidak jadi masalah. Banyak program lain yang bisa dinomorduakan. Jangan yang tidak prioritas justru dianggarkan, sementara yang menyangkut keselamatan warga malah ditunda,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pola pengajuan program yang hanya mengandalkan proposal tanpa dokumen penunjang dan tanpa pengawalan berkelanjutan.
“Tidak bisa modal tawakal. Ajukan proposal tanpa dokumen, lalu tidak dikejar,” kata Ismul.
Menurutnya, jika Pemkot Mataram benar-benar serius, seluruh prasyarat penanganan abrasi sepanjang 9,1 kilometer garis pantai bisa disiapkan dan dikawal hingga ke pusat.
“Senjata politiknya ada, jalurnya terbuka, pengawalan DPR RI memungkinkan. Sekarang tinggal satu hal, Pemkot punya niat atau tidak?” pungkasnya.
