Drainase hingga Posyandu Dominasi Aspirasi Warga Selaparang Saat Reses Ismul Hidayat

‎Mataram(KabarBerita)— Persoalan lingkungan menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan warga dalam kegiatan reses Ismul Hidayat, anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, di wilayah Kecamatan Selaparang. Kebutuhan drainase, fasilitas posyandu, perbaikan bronjong sungai, hingga insentif kader kesehatan mencuat sebagai usulan utama yang diharapkan masuk prioritas pembangunan tahun 2026.

‎Reses yang digelar di Aula Sekretariat Pemuda Selaparang, Lingkungan Karang Kelok Baru, berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Kepala lingkungan, kader posyandu, tokoh masyarakat, serta warga dari sejumlah kelurahan memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan keluhan, harapan, sekaligus apresiasi secara langsung kepada wakil rakyatnya.

‎Salah seorang tokoh masyarakat, Zainal, mengawali penyampaian aspirasi dengan mengucapkan terima kasih atas realisasi dana aspirasi sebesar Rp20 juta yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan aula dan gudang pemakaman. Menurutnya, bantuan tersebut memberi dampak nyata bagi aktivitas sosial dan keagamaan warga.

‎“Secara pribadi dan mewakili masyarakat Lingkungan Udayana dan sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih. Aula dan gudang pemakaman di pintu utara kini bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

‎Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan sejumlah catatan kebutuhan lanjutan. Zainal menyoroti perlunya perbaikan saluran sepanjang kurang lebih 150 meter di wilayah perbatasan lingkungan yang menjadi akses gang warga. Ia juga mempertanyakan belum terealisasinya penambahan kader kesehatan yang telah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

‎“Drainase sepanjang 150 meter perlu diperbaiki. Kami berharap setelah diperbaiki, saluran tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai akses gang warga,” ujar Zainal.

‎Keluhan senada disampaikan kepala Lingkungan Karang Kelok Baru. Ia mengungkapkan sejumlah rumah warga kerap terendam banjir setiap musim hujan akibat tidak adanya saluran drainase. Kondisi tersebut diperparah dengan posisi jalan yang lebih tinggi dibandingkan halaman rumah warga.

‎“Setiap hujan selalu kebanjiran karena tidak ada drainase. Kami berharap bisa dipasangkan saluran pembuangan agar air tidak masuk rumah,” ujarnya.

‎Aspirasi lain banyak datang dari para kader posyandu. Kader dari Lingkungan Karang Baru, Sri Sumetri, mengeluhkan kondisi meja, kursi, dan matras pemeriksaan ibu hamil yang sudah rusak dan lama diusulkan penggantiannya. Sementara kader dari Marong Jamak Selatan, Dewi, menyoroti belum adanya lokasi tetap posyandu sehingga kegiatan sering berpindah tempat, bahkan menumpang di musala saat hujan.

‎“Posyandu kami di ruang terbuka. Kalau hujan terpaksa pindah. Kami sangat berharap ada lokasi tetap agar pelayanan ibu dan balita lebih layak,” ujarnya.

‎Selain sektor kesehatan, warga juga meminta perhatian terhadap kondisi bronjong sungai yang rusak akibat banjir dan cuaca ekstrem. Beberapa rumah di bantaran sungai dilaporkan terdampak karena struktur penahan tebing yang tidak lagi kokoh.

‎“Kami mohon bronjong sungai diperbaiki. Sudah ada rumah warga yang hampir roboh akibat longsor,” kata Adrian, kepala lingkungan Udayana.

‎Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ismul Hidayat memastikan sebagian besar kebutuhan fisik seperti drainase, bronjong, dan fasilitas lingkungan telah dimasukkan dalam usulan program tahun 2026. Namun, ia menegaskan sejumlah titik masih akan diverifikasi oleh dinas teknis sebelum pelaksanaan.

‎“Untuk drainase yang sudah lama diusulkan, insyaallah masuk 2026. Tim dinas nanti akan turun mengecek posisi,” ujarnya.

‎Terkait kebutuhan posyandu di Marong Jamak Selatan, Ismul menyebut adanya rencana pembebasan lahan di bantaran sungai yang berpotensi dimanfaatkan sebagai fasilitas lingkungan, termasuk posyandu atau aula. Ia menekankan pentingnya kepastian status lahan sebelum pembangunan direalisasikan.

‎“Kalau tempatnya sudah jelas dan tidak bermasalah, pembangunan posyandu atau aula sangat mungkin diusulkan,” katanya.

‎Sementara itu, terkait penambahan kader kesehatan, Ismul menjelaskan kendala utama berada pada siklus penganggaran tahunan. Usulan yang masuk di tengah tahun harus menunggu penganggaran berikutnya karena berkaitan dengan honor bulanan kader.

‎“Ini soal timing anggaran. Kalau diusulkan saat kegiatan berjalan, harus menunggu tahun berikutnya,” jelasnya.

‎Ismul menegaskan seluruh hasil reses masa sidang II ini akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar dapat direalisasikan secara bertahap. Ia mengakui tidak semua aspirasi dapat dipenuhi sekaligus, namun komitmennya adalah memastikan setiap usulan warga bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.

‎“Tidak semua bisa sekaligus, tapi bertahap. Prinsipnya, apa yang diusulkan warga adalah bagian dari menghadirkan manfaat pembangunan,” pungkasnya.