Kabarberita
Mataram(KabarBerita)– Pemerintah Kota Mataram berencana mewajibkan seluruh pejabatnya berangkat ke kantor menggunakan sepeda sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini akan diberlakukan saat pemerintah pusat menerapkan skema work from home (WFH). Seluruh pejabat mulai dari eselon II hingga eselon IV diwajibkan bersepeda dari rumah menuju kantor setiap hari.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari wali kota.
“Ketika sudah ada kebutuhan WFH dari pemerintah pusat, Pak Wali barusan mengambil kebijakan, semua pejabat eselon II, III, dan IV akan bersepeda dari rumah menuju kantor,” ujarnya, Senin (25/3).
Menurut Alwan, meski kebijakan itu disiapkan untuk mendukung skema WFH, tidak menutup kemungkinan akan diterapkan lebih awal. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi penghematan anggaran daerah.
“Bahkan Pak Wali menyampaikan, ada kemungkinan kebijakan ini diterapkan sebelum WFH sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran BBM,” katanya.
Terkait mobilitas pejabat untuk kegiatan tertentu, seperti menghadiri rapat di DPRD, Pemkot Mataram akan menyiapkan kendaraan khusus dengan sistem titik kumpul.
“Nanti kita siapkan kendaraan, kita tentukan titik kumpulnya, kita berangkat sama-sama satu kendaraan atau dua kendaraan,” jelasnya.
Alwan menegaskan, meski masih dalam tahap wacana, kebijakan ini hampir dipastikan akan diterapkan, setidaknya untuk kalangan pejabat struktural. Sementara itu, aparatur sipil negara (ASN) lainnya tidak diwajibkan mengikuti kebijakan tersebut.
“Sekitar 90 persen akan diterapkan untuk para pejabat. Kalau ASN lainnya tidak diwajibkan karena mereka menggunakan kendaraan pribadi yang BBM-nya tidak ditanggung negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan kondisi anggaran daerah yang mengalami penyesuaian. Alokasi BBM untuk kendaraan dinas pada tahun ini disebut mengalami pemangkasan signifikan.
“Saya tidak mengetahui angka persisnya, namun anggaran BBM tahun ini dipangkas hampir 50 persen dibanding tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Pengurangan tersebut, lanjut Alwan, merupakan dampak dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Sejumlah pos belanja, termasuk BBM, alat tulis kantor, dan kebutuhan operasional lainnya, turut menjadi sasaran efisiensi.
