Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, memberi sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang akan dilakukan Pemerintah Kota Mataram tidak akan menyasar pemangkasan pegawai. Sikap tersebut ditegaskan saat ia membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MPBM) di Aula Lantai III Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (31/3/2026).
Dalam sambutannya, Mohan menekankan bahwa penyesuaian anggaran tetap menjadi keharusan di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah. Namun, langkah tersebut akan difokuskan pada rekonstruksi pola belanja agar lebih tepat sasaran, bukan dengan mengurangi jumlah aparatur.
“Penyesuaian-penyesuaian harus kita lakukan. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda agar kita merekonstruksi kembali belanja-belanja kita supaya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan efisiensi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia secara khusus menyoroti keberadaan ASN berstatus PPPK paruh waktu yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam mendukung jalannya birokrasi. Menurutnya, para PPPK paruh waktu merupakan bagian dari komponen pemerintahan yang tidak terpisahkan.
“Pada saat yang sama kita juga harus mengelola para ASN PPPK paruh waktu. Saya beranggapan mereka bagian dari komponen birokrasi yang memberikan suport signifikan terhadap berjalannya mekanisme pemerintahan,” katanya.
Mohan menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga keberlangsungan para pegawai tersebut. Apalagi, mereka telah melalui proses pengabdian hingga akhirnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu.
“Mereka selama ini sudah mengabdi dan sekarang diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Tentu ada kewajiban kita, ada tanggung jawab kita agar mereka tetap menjadi bagian dari keluarga besar birokrasi di Kota Mataram,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa hingga tahun 2027, penyesuaian tetap harus dilakukan, baik dari sisi anggaran belanja maupun operasional. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk eksekutif dan legislatif, untuk bersama-sama menjaga keseimbangan kebijakan tersebut.
“Saya tidak bicara opsi untuk merumahkan mereka. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengupayakan agar ribuan PPPK paruh waktu ini tetap menjadi bagian dari birokrasi di Pemkot Mataram,” imbuhnya.
Ia pun meminta Sekretaris Daerah untuk melakukan perhitungan secara matang terhadap skema anggaran yang ada, agar kebijakan efisiensi tetap berjalan tanpa harus mengorbankan keberadaan pegawai.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Mataram diharapkan mampu menjaga stabilitas birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
