Kabarberita
Mataram(KabarBerita)– Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Haris Maulana, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan yang berencana melakukan penyeragaman nama ratusan sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Kota Mataram. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengatasi tumpang tindih wilayah dalam penamaan sekolah.
Haris menegaskan, rencana penyeragaman nama SD negeri merupakan langkah yang tepat dan telah lama didorong oleh Komisi IV DPRD Kota Mataram. Selain menciptakan keseragaman administratif, perubahan nama sekolah juga dinilai penting untuk menyesuaikan nama sekolah dengan wilayah tempat sekolah tersebut berdiri.
“Saya setuju dan mendukung perubahan nama ratusan SD negeri tersebut,” ujar Haris Maulana, Jumat (10/4).
Menurutnya, masih banyak sekolah dasar negeri di Kota Mataram yang namanya tidak sesuai dengan wilayah administratif tempat sekolah berada. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Sudah lama kita mendorong lahirnya kebijakan ini. Kenapa kami dorong, karena masih banyak sekolah yang tidak sesuai namanya dengan wilayahnya. Contohnya SDN 6 Ampenan yang lokasinya berada di Kecamatan Mataram,” jelasnya.
Ia menilai, penyeragaman nama sekolah dari SDN 1 Mataram dan seterusnya akan memperjelas identitas wilayah sekaligus menghilangkan tumpang tindih penamaan antar kecamatan.
“Penyeragaman nama sekolah dari SDN 1 Mataram sampai seterusnya bagus agar tidak tumpang tindih sehingga tidak ada sekat-sekat antar kecamatan,” katanya.
Terkait kekhawatiran bahwa perubahan nama sekolah akan memaksa sekolah membangun identitas baru dari awal, politisi Partai Golkar itu menilai hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Ia meyakini perubahan nama tidak akan merusak citra atau branding sekolah yang telah terbentuk.
“Kayaknya tidak akan berpengaruh pada branding sekolah, karena yang berubah hanya nama, bukan lokasi sekolahnya yang dipindah,” ujarnya.
Selain itu, Haris juga tidak sependapat dengan anggapan bahwa perubahan nama sekolah akan menghapus sejarah sekolah maupun menimbulkan beban keuangan tambahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurutnya, perubahan nama justru dapat menjadi bagian dari perjalanan sejarah sekolah itu sendiri.
“Tidak serta-merta berganti nama akan berganti sejarah. Contohnya SMAN 3 Mataram, dulu namanya SMAN 2 Mataram. Branding-nya tidak masalah, justru perubahan nama jadi bagian dari sejarah sekolah,” pungkasnya.
Tim Redaksi
