admin web
“Kita perihatin, kenapa tidak ada upaya-upaya lain sebelumnya yang dilakukan Pemkab Loteng dan tidak harus menutup gerai,”
Mataram (KabarBerita)-Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB mempertanyakan kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) yang menutup 25 Retail Modern, mengingat keadaan fiskal daerah yang belum pulih.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan rasa perihatin atas terjadinya penutupan gerai tersebut, ia menyatakan harusnya ada kebijakan yang tepat yang harus diambil Pemkab Loteng supaya tidak memunculkan polemik baru di masyarakat.
“Kita perihatin, kenapa tidak ada upaya-upaya lain sebelumnya yang dilakukan Pemkab Loteng dan tidak harus menutup gerai,” ujarnya sebelum sidang Paripurna DPRD dimulai pada Kamis (21/5/2026).
Selain itu Isvie sapaan akrab politisi senior Partai Golkar NTB ini mengatakan, jika masih terkendala soal perizinan atau hal lainnya, maka harus dikomunikasikan terlebih dahulu tanpa harus melakukan penutupan, ini berdampak memunculkan pengangguran baru di masyarakat.
“Mungkin apa yang belum selesai, katakanlah soal perizinan atau ada soal peraturan daerah yang dilanggar, bisa dibicarakan, dan tidak harus dengan penutupan,”katanya.
Isvie menilai kebijakan penutupan tersebut kurang berpihak ke masyarakat, justru memunculkan masalah baru. Ia juga menegaskan bahwa seharusnya Pemkab memberikan solusi tepat dan harus memikirkan jangka panjang dalam mengambil keputusan.
“Kita sesalkan hal itu terjadi, dimana dalam kondisi fiskal kita seperti ini, ada Pemerintah Daerah yang melakukan hal yang tidak solutif dalam penyelsaiannya,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTB Yeq Agil mengatakan untuk saat ini, proses hearing guna menemukan solusi masih dijalankan DPRD Kabupaten Loteng dengan para pihak terkait, dan masih dalam kajian yang lebih dalam. Ia juga menekankan fungsi DPRD adalah sebagai pengawas dalam segala bentuk kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dan itu yang tengah dijalankan di Loteng.
“Karena ini sedang hearing di DPRD Kabupaten Loteng saya pikir mereka sedang mendalami hal itu, tentu kita perankan fungsi pengawasan meskipun penegakan hukum tetap dilakukan kita juga harus pikirkan dampak bagi karyawan yang dirumahkan sementara itu,” jelas Yek Agil.
Yeq Agil mempercayakan persoalan tersebut dapat diselesaikan para anggota legislator Loteng, guna mencari solusi, karena permasalahannya juga ada diwilayah tersebut. Disamping itu, DPRD NTB juga terus mendorong supaya segera dicarikan solusi tepat dan tidak merugikan satu sama lain.
“Sementara kita serahkan dulu ke teman-teman DPRD Kabupaten Loteng karena bolanya lagi disana sekarang,” jelasnya
Ia juga berharap supaya masalah ini segera diselesaikan dan tetap dalam koridor sesuai regulasi yang ada tanpa adanya pelanggaran hukum.
“Secepat mungkin diselesaikan permasalahan ini, tentu dengan harapan tidak mengganggu dan penegakan hukum tetap dilakukan,” pungkasnya. (Wira/red).
