Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita)- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terbaru, APJATI NTB sukses menggelar agenda Business Matching di Taiwan pada 20-24 April 2026 yang diikuti oleh 21 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Agenda strategis ini difasilitasi langsung oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, serta mempertemukan para pelaku industri dengan 52 agensi di Taiwan.
Ketua DPD APJATI NTB H.Edy Sopyan menegaskan, menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, APJATI NTB memenuhi undangan ” Coffe Morning” Kementerian KP2MI di Jakarta pada Rabu (13/5) untuk memaparkan poin-poin krusial. Ketua DPD APJATI NTB yang hadir mewakili 21 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di NTB, menyampaikan bahwa Taiwan kini menjadi negara tujuan utama PMI, bahkan melampaui Malaysia.
“Taiwan adalah negara penempatan terbesar saat ini, namun tantangan perlindungannya pun sangat kompleks. Kami menyoroti masalah biaya perekrutan dan potongan gaji yang masih terlalu membebani para asisten rumah tangga (domestic workers),” tuturnya kepada media, Jumat (15/05/2026).
Selain masalah finansial, APJATI juga mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus bagi PMI yang sudah habis masa kontraknya namun tetap bertahan bekerja secara ilegal (overstay). Kondisi ini menjadi sangat pelik saat terjadi musibah kematian. Biaya pemulangan jenazah dari Taiwan ke tanah air bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta. Masalahnya, PMI non-prosedural ini seringkali tidak lagi ter-cover oleh asuransi.
” Di sinilah kami dari APJATI menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dan optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir sebagai solusi kemanusiaan,”sarannya.
Disatu sisi lanjut Edy, untuk memudahkan para calon PMI untuk berangkat, pihaknya APJATI berupaya untuk memutus rantai jeratan utang calon PMI, APJATI mendorong kesiapan perbankan nasional dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Diharapkan, dengan akses modal yang mudah dan bunga rendah, calon pekerja tidak lagi terjebak oleh bunga tinggi dari rentenir atau skema potongan gaji yang memberatkan di negara penempatan,” terangnya.
Merespons hal tersebut, Kementerian KP2MI berencana segera mengundang seluruh asosiasi P3MI, perbankan, dan instansi terkait untuk menyamakan persepsi. Kementerian juga memberikan apresiasi tinggi kepada APJATI yang dinilai konsisten memperjuangkan nasib PMI di luar negeri ketimbang hanya mengedepankan aspek bisnis semata.
Menutup rangkaian agenda penempatan tahun ini, Edy menyebutkan APJATI dijadwalkan akan melanjutkan agenda Business Matching ke Turki pada Juli mendatang.” Selanjutnya APJATI akan melakukan Business Matching ke Turki,”terangnya.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau langsung kondisi PMI di sana sekaligus menjajaki peluang pasar kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan Eurasia tersebut.(red)
