Kabarberita
Mataram (KabarBerita) – Pengelola Dapur MBG di Jalan Anyelir BTN Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh jika ingin mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tim monitoring dan evaluasi (monev) perizinan Kota Mataram menemukan sejumlah catatan yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pengelola.
Ketua Tim Monev, Baiq Nelly Kusumawati, mengatakan, hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan masih banyak aspek yang belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. Beberapa di antaranya adalah belum tersedianya tempat penyimpanan limbah minyak, serta ruangan dapur yang belum memenuhi standar kebersihan dan kesehatan lingkungan.
“Catatan yang sudah kami sampaikan sebelumnya belum semuanya diperbaiki. Kalau ingin mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi, pengelola harus segera menindaklanjuti rekomendasi yang ada,” tegas Nelly, Kamis (13/11).
Ia menambahkan, pembenahan ini penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan produk pangan yang dihasilkan oleh dapur MBG. Pihaknya tidak bermaksud mempersulit proses penerbitan izin, namun ingin memastikan setiap dapur penerima manfaat program MBG benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.
“Kami ini bukan ingin mempersulit, tapi memastikan semua dapur MBG memenuhi standar. Sebab kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak yang mengeluarkan SLHS juga bisa ikut disalahkan,” ujarnya.
Tim Monev menegaskan, selama standar higiene dan sanitasi belum dipenuhi, SLHS belum dapat diterbitkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap Sentra Pangan Pemerintah (SPPG) menjalankan seluruh catatan teknis sebelum sertifikat dikeluarkan, agar program nasional ini berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak punya kewenangan menutup dapur MBG, karena itu menjadi ranah Balai Gizi Nasional (BGN). Tapi SLHS menjadi syarat agar SPPG bisa terus beroperasi. Jadi kami minta pengelola segera melakukan pembenahan,” tambah Nelly.
Anggota tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Aris Herdian Asriyadi, menyebut masih ada sejumlah aspek lingkungan yang perlu dibenahi secara bertahap. “Dari sisi pengelolaan lingkungan, kegiatan dapur SPPG ini perlu peningkatan agar sesuai standar. Kami akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan pengelola Dapur MBG, Rahman, menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki seluruh catatan tim monev. “Kami sadar masih banyak yang belum sempurna. Dalam waktu sepekan kami targetkan semua kekurangan bisa kami benahi,” katanya.
Dari total 32 SPPG yang beroperasi di Kota Mataram, tercatat masih ada lima dapur MBG yang belum mengantongi SLHS. Pemerintah Kota Mataram menargetkan seluruhnya dapat memenuhi standar sebelum akhir tahun agar program MBG berjalan maksimal dan sesuai regulasi.
