Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu sedang dirumuskan seperti apa pola yang tepat, hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, jumat (22/8).
“Kita masih merumuskan karena kami harus cermat detail untuk memetakan seperti apa pola terbaik sama beragam kasus-kasus dari setiap orang yang terdata dalam database, itu yang harus kami cermati,”ungkap Yiyit.
Yiyit juga mengatakan BKD harus cermat untuk mengetahui sumber pembiayaannya supaya tepat sasarannya dan ini juga masih dikonsultasikan dengan BPKAD seperti apa kemampuan fiskal yang akan menunjangnya.
“Jadi sumber pembiayaannya beragam, ada dari APBD, dari APBN, dari dana PUB, dari BOS, ada dari dana komite yang harus kita petakan, dan kita sedang mengkonsultasikannya ke BPKAD kapasitas fiskal kita seperti apa,” terang Yiyit.
Terkait jumlah tenaga kontrak Yiyit memaparkan Total tenaga kontrak yang masuk dalam database itu 9.616 orang, terdiri dari R2, R3, R4, R5. Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, yang menjadi prioritas pertama itu adalah R2, R3. Itu jumlahnya 5 ribuan, kemudian 3 ribuan lagi itu yang R4, R5.
“Jadi kita masih punya 9.616 tenaga kontrak dan itu masih kita lihat dulu juklak dan juknisnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Yiyit mengatakan sedang menyusun skenario untuk menjadi bahan rumusan kebijakan pimpinan, untuk pola-polanya seperti apa. dia berharap mudah-mudahan di tahun 2025 ini semuanya tuntas terkait pola-pola yang ada.
“Seperti apa formulanya ketika ada sekian ratus yang teralokasi dananya oleh APBN seperti apa, mudah-mudahan juga APBN tetap memberikan anggarannya ,”imbuhnya.
Yiyit menambahkan lagi terkait penghasilan yaitu mereka diusulkan menjadi PPPK paruh waktu itu penghasilannya sesuai arahan dalam juklak juknis itu bisa, yang pertama disesuaikan dengan yang mereka terima saat ini, atau kemudian sesuai dengan UMP/UMK.
“Mudah-mudahan bisa tercukupi karena di Pemprov NTB sendiri ada jumlah yang cukup besar yang dananya dari APBN, kita ingin masing-masing itu seperti apa polanya,”tutup Kepala BKD ini. (red)
