Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran, proyek bongkar pasang trotoar di Kota Mataram justru kembali menuai sorotan. Komisi III DPRD Kota Mataram menilai pola perbaikan trotoar yang berulang setiap tahun berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan infrastruktur.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abd. Rachman menilai, perbaikan trotoar seolah telah menjadi program prioritas tahunan di Kota Mataram, padahal masih banyak program lain yang dinilai lebih prioritas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pembangunan seharusnya tidak terjebak pada pola berulang yang hanya berfokus pada perbaikan fisik yang belum tentu mendesak.
Ia mencontohkan sejumlah program yang dinilai lebih prioritas dibandingkan bongkar pasang trotoar, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), normalisasi saluran drainase di kawasan permukiman yang kerap menimbulkan genangan dan banjir, serta penguatan penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kota Mataram.
” Sebenarnya lebih banyak program prioritas yang lain, seperti ikut program nasional tiga juta rumah atau normalisasi drainase dilingkungan yang menjadi penyebab genangan dan banjir, ” Ujarnya.
Pembongkaran trotoar di kawasan depan eks Bandara Selaparang misalnya. Sepengetahuannya, trotoar di lokasi tersebut belum genap tiga tahun diperbaiki, namun kembali dibongkar dengan alasan adanya kerusakan akibat aktivitas pedagang kaki lima. Ia menilai kondisi kerusakan yang terjadi sebenarnya tidak signifikan dan masih dapat ditangani tanpa harus melakukan pembongkaran total.
Komisi III menyarankan agar perbaikan trotoar, khususnya yang menggunakan paving blok, dilakukan secara selektif. Bagian yang rusak cukup diperbaiki tanpa harus membongkar seluruh struktur. Langkah ini dinilai lebih efisien dan dapat menekan penggunaan anggaran yang tidak perlu.
“Kalau yang rusak hanya beberapa bagian, tidak perlu dibongkar semuanya. Jangan sampai yang rusak sepuluh paving, tapi yang dibongkar seratus. Itu jelas tidak efisien dan berpotensi menyedot anggaran besar,” tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan upaya efisiensi anggaran yang saat ini terus didorong pemerintah. Menurutnya, efisiensi tidak hanya soal pemangkasan anggaran, tetapi juga menyangkut perencanaan yang matang dan tepat sasaran, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
” Ketika Pemerintah menyerukan efisiensi tentu kita harus bisa membuat perencanaan yang matang dan peka dalam mempriortaskan alokasi anggaran sesui dengan kebutuhan masyarakat” Tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut sebagai episentrum di Provinsi NTB, infrastruktur di Mataram harus lebih baik dibanding kabupaten/ Kota lainnya di NTB sehingga Kota Mataram dinilai membutuhkan perencanaan infrastruktur yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan tidak terkesan sekadar bongkar pasang infrastruktur, melainkan mampu menghadirkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Tim Redaksi
