Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD NTB bersama BRIDA NTB, terungkap bahwa penguatan ekosistem inovasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan tren positif. Melalui BRIDA, NTB berhasil meraih Indeks Inovasi Daerah 73,25 pada tahun 2025 dengan predikat “Sangat Inovatif”, sekaligus menempati peringkat ke-8 nasional tingkat provinsi.
Kepala BRIDA NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsolidasi dan akselerasi inovasi lintas sektor, baik di tingkat perangkat daerah maupun partisipasi masyarakat.
“Inovasi di NTB tidak hanya tumbuh dari birokrasi, tetapi juga dari kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Data BRIDA menunjukkan, jumlah inovasi yang diusulkan mengalami dinamika dalam lima tahun terakhir, dari 80 inovasi pada 2021 hingga mencapai 139 inovasi pada 2025. Dari jumlah tersebut, 51 inovasi berbasis digital dan 88 non-digital, dengan dominasi kontribusi dari OPD sebanyak 116 inovasi, serta 23 inovasi dari masyarakat.
Meski demikian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi NTB, sejumlah catatan kritis mengemuka. Pimpinan sidang, Sudirsah Sujanto, S.Pd., B., S.IP., menekankan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap ekonomi daerah. Ia juga mendorong percepatan transformasi inovasi berbasis digital.
Hal senada disampaikan oleh H. Suharto, S.T., M.M., yang meminta agar BRIDA menetapkan target yang lebih fokus dan terukur. Ia menyoroti pentingnya integrasi inovasi dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya sektor UMKM, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Banyak inovasi, tetapi belum jelas berapa yang benar-benar diimplementasikan dan berdampak langsung pada ekonomi,” kritiknya.
Ia juga menilai beberapa inovasi, seperti pirolisis plastik, masih berskala kecil dan belum signifikan dan inovasi daerah prioritaskan pada 4 sektor unggulan Pemprov, serta aspek hilirisasi tambang. Bebernya.
Sementara itu, Iwan Panji, S.E. mendorong agar inovasi yang dihasilkan dapat diarahkan pada penguatan hak paten, sehingga memiliki nilai komersial dan dapat meningkatkan PAD. Menurutnya, inovasi harus mampu menembus pasar, bukan sekadar berhenti pada ajang kompetisi.
Kritik terkait kesenjangan wilayah disampaikan oleh Fakhruddin Rob, S.P., yang menilai pengembangan inovasi di NTB masih belum merata antar kabupaten/kota. Ia meminta adanya intervensi kebijakan yang lebih inklusif untuk memperkecil disparitas tersebut.
Di sisi lain, H. Hasbullah Muis Konco menyoroti pentingnya pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan, guna memperkuat hilirisasi produk inovasi. Ia juga menekankan perlunya penguatan inovasi di sektor ketahanan pangan, khususnya peternakan ayam petelur. Namun demikian, ia mengkritik bahwa hingga saat ini belum terlihat optimalisasi inovasi dalam mendongkrak PAD.
Di tengah berbagai catatan tersebut, BRIDA NTB juga mencatat sejumlah capaian strategis, seperti penunjukan sebagai tuan rumah lomba inovasi nasional oleh BRIN, efisiensi anggaran pada belanja rutin, serta pengembangan inovasi lingkungan melalui pemanfaatan gas dari sampah di TPA Kebon Kongok. Selain itu, terdapat inisiatif pengajuan kembali Pulau Santong di Sumbawa sebagai kawasan hutan.
Namun tantangan besar masih membayangi, mulai dari keterbatasan infrastruktur yang berada di bawah rata-rata nasional, peluang kerja yang belum optimal, hingga penataan kawasan industri yang belum maksimal. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB yang masih perlu didorong lebih kuat.
Ke depan, sinergi antara BRIDA, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci. Inovasi dituntut tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, implementatif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. (*)
