Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, permasalahan tingkat keakuratan data masih menjadi tantangan besar yang dihadapi dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Hal tersebut disampaikannya, saat menghadiri Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) yang diadakan di Aston Inn Hotel Mataram, Selasa (30/6/2026).
Dalam ketarangannya ke media Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB itu mengatakan, persoalan data disemua lini yang belum sinkron dan valid sesuai dengan kebutuhan dilapangan masih menjadi momok besar dalam mengambil kebijakan dan penentuan program lainnya, termasuk sektor kelautan dan perikanan juga tidak luput dari masalah ini.
“Dari pusat sampai daerah gejala nasional, bukan eksklusif isu yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan, Cuma I was hoping, (saya pernah berharap) bahwa kondisi itu tidak terjadi di perikanan, ternyata sama juga. Jadi memang isu data ini memang isu besar di skala nasional,” ujar Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu.
Lebih lanjut Miq Iqbal mengatakan untuk membenahi problematika data secara langsung di tingkat pusat merupakan tugas yang cukup berat. Oleh karenanya Ia mendorong agar Provinsi NTB dapat mengambil inisiatif strategis dengan menjadi proyek percontohan (pilot project) pembenahan data, khususnya untuk wilayah perairan yang menjadi kewenangan daerah.
“Jadi apa salahnya kalau kita mulai dari pilot project di level provinsi untuk membenahi data itu, karena kita punya cuman Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 dan 713, itu saja data terkait dengan dua WPP itu saja yang kita fokuskan ke sana,” jelasnya.
Dikatakannya juga dampak terhadap ketepatan program dengan ketidakakuratan data memiliki konsekuensi serius terhadap efektivitas program pemerintah di lapangan, Tanpa data yang presisi, bantuan maupun program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.
“Dampaknya ke program kita kan nggak tepat sasaran begitu, kalau misalnya data tidak akurat. Kita upayakan setepat mungkin lah, semirip mungkin,” terangnya.
Miq Iqbal juga meluruskan persepsi publik agar tidak melihat masalah ini sebagai kegagalan lokal semata. Menurutnya perbedaan data adalah fenomena makro yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
“Sekali lagi ini bukan gejala di provinsi NTB saja, jadi harus sampaikan ke publik bahwa ini gejala nasional, Jadi kalau di Lombok di NTB dikatakan tidak tepat sasaran, apalagi di tempat lain, lebih tidak tepat sasaran lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut Miq Iqbal menegaskan guna mengurai permasalahan tersebut, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya integratif. Salah satu instrumen yang diandalkan saat ini adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diharapkan mampu menekan distorsi kebijakan akibat ketidakpastian data. Ia menyebut kesadaran untuk membenahi data di sektor perikanan kini sudah mulai tumbuh kuat di antara para pemangku kepentingan.
“Setidaknya kan tiga stakeholder yang tadi bicara pemerintah, kemudian ada dari NGO mengakui bahwa problem itu adalah problem yang sangat penting. Tapi keinginan itu sekarang ada untuk melakukan perbaikan,” ucapnya.
Miq Iqbal juga memberikan klarifikasi pemerintah pusat dan daerah selama ini bukannya mengabaikan data dalam mengambil keputusan, melainkan kualitas tingkat akurasinya yang masih perlu ditingkatkan secara masif.
“Jadi bukan kita sama sekali tidak pakai data, tapi akurasi data itu kan tidak sepresisi yang kita harapkan. Dan ini bukan hanya di sektor kelautan, tapi juga di sektor-sektor lain,” pungkasnya. (Wira/red).
