Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Waktu kian menipis, sementara progres jauh dari harapan. Empat dari lima proyek strategis pembangunan gedung sekolah di Kota Mataram yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) kini berada di ujung tanduk. Dengan sisa waktu pengerjaan hanya tinggal sepekan, proyek-proyek tersebut terancam molor, bahkan berisiko gagal dituntaskan.
Padahal, proyek-proyek tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Mataram.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, M. Yusuf, mengungkapkan deviasi pengerjaan proyek tergolong tinggi. Hingga saat ini, progres fisik rata-rata baru mencapai sekitar 60 hingga 70 persen, sementara sisa waktu pelaksanaan kian mepet karena kontrak pekerjaan akan berakhir pada 25 Desember 2025.
“Sisa waktu pengerjaannya tinggal satu pekan, sementara progresnya baru sekitar 60 sampai 70 persen,” ungkap Yusuf.
Ia mengakui, proyek yang dibiayai melalui DAK memiliki aturan yang sangat ketat dan tenggat waktu yang tidak bisa ditawar. Jika pekerjaan tidak tuntas sesuai jadwal, proyek berpotensi batal dan anggaran terpaksa dikembalikan ke pemerintah pusat.
“Ini yang membuat kami khawatir. DAK tidak bisa diperlakukan seperti dana daerah biasa. Kalau tidak sesuai jadwal dan ketentuan, kemungkinan diperpanjang sangat kecil,” ujarnya.
Yusuf menegaskan, apabila proyek tidak selesai tepat waktu, maka pemerintah daerah wajib menuntaskan sisa pekerjaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski demikian, pihaknya tetap berharap ada kebijakan perpanjangan waktu dengan konsekuensi denda keterlambatan.
“Kami berharap ada kebijakan perpanjangan. Jika tidak, penyelesaian proyek tersebut harus menggunakan APBD,” katanya.
Terancam molornya empat proyek strategis ini tidak hanya berpotensi membebani keuangan daerah, tetapi juga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, bangunan yang dikerjakan merupakan ruang kelas.
“KBM jelas terganggu karena banyak ruang kelas yang belum selesai dibangun. Contohnya di SMPN 17 Mataram, sekolah terpaksa menerapkan sistem double shift. Apalagi jika proyek sampai dihentikan, itu akan sangat merepotkan,” kesalnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pendidikan telah memanggil pihak rekanan. Pertemuan tersebut turut disaksikan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Dalam pertemuan itu, rekanan diminta segera menggenjot pengerjaan dengan menambah jumlah tenaga kerja
“Rekanan sudah kami panggil, kepolisian dan kejaksaan juga hadir. Mereka kami warning untuk menambah jumlah pekerja agar pengerjaan bisa dikebut,” pungkas Yusuf.
