Tim Redaksi
“MBG itu kan program pemerintah, ya. Sebaiknya kita harus dukung dulu, ya. Jadi bukan MBG-nya yang salah, tapi yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya. Kan Pak Presiden juga sudah tegas di sana,”
Mataram (KabarBerita) — Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Fraksi Gerindra, Syamsu Rizal menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang perlu didukung karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya bukan terletak pada program tersebut, melainkan pada tata kelola yang masih membutuhkan pembenahan.
“MBG itu kan program pemerintah, ya. Sebaiknya kita harus dukung dulu, ya. Jadi bukan MBG-nya yang salah, tapi yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya. Kan Pak Presiden juga sudah tegas di sana,” ujar Syamsu Rizal, Kamis (25/6) di Mataram.
Ia mengaku belum mengetahui secara menyeluruh persoalan yayasan yang belakangan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, di wilayah yang menjadi perhatiannya, pelaksanaan melalui yayasan bahkan belum berjalan.
“Dan mengenai masalah yayasan, ya, itu saya juga belum begitu paham. Karena kami juga di Syekh Zainuddin Anjani itu sama sekali belum ada. Jadi ada sih memang, tapi katanya masih dalam proses. Tapi yang selama ini belum ada,” katanya.
Rijal menegaskan bahwa evaluasi terhadap program MBG sebaiknya difokuskan pada aspek tata kelola, terutama manajemen pelaksanaan dan pengawasan bukan menghilangkan programnya.
“Iya, tata kelola, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, dari urusan manajemen terutama, ya,” ujarnya.
Ia juga menilai seluruh proses, termasuk perizinan, harus diawasi secara ketat agar pelaksanaan program tidak berjalan tanpa kontrol.
“Izin. Semua harus betul-betul dikontrol. Kan ini kayaknya dilepas. Jadi harus betul-betul lebih dikontrol,” katanya.
Menanggapi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program, Syamsu sepakat bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya korupsi.
“Di situ, betul,” ucapnya.
Ia menambahkan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan hingga ke tingkat masyarakat.
“Tentunya pemerintah harus lebih ekstra,” katanya.
Di sisi lain, Syamsu menilai manfaat Program MBG telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain membantu kelompok ekonomi bawah, program tersebut juga dinilai mampu menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi pengangguran, serta membuka lapangan kerja.
“Bagus sekali ini, terutama untuk ekonomi masyarakat di bawah. Yang saya lihat, ya, UMKM juga jalan, ya. Pengangguran kurang. Tenaga kerja. Dan anak-anak yang menerima manfaat itu luar biasa. Mereka bahagia sekali, senang sekali,” ujarnya.
Terkait adanya pihak yang menolak program tersebut, Syamsu memilih menghormati perbedaan pandangan. Menurutnya, yang terpenting adalah melihat manfaat positif yang telah dirasakan masyarakat.
“Dan itu yang perlu harus kita ini. Nah, adapun masalah yang menolak, kita kan enggak mengerti ini, enggak paham. Saya enggak bisa. Masing-masing kan, ya. Yang penting positifnya yang kita lihat,” pungkasnya. (Red)
