Tim Redaksi
“Diperlukan langkah nyata melalui kolaborasi, dukungan pendanaan, serta peningkatan kualitas produk agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Lombok Barat (KabarBerita) — Upaya percepatan transisi energi bersih di Provinsi NTB terus diperkuat melalui pengembangan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat BRIDA Senin (28/04), melibatkan perangkat daerah, sekolah kejuruan, dan pemangku kepentingan terkait, disepakati bahwa program konversi motor listrik telah memasuki tahap implementasi dan diarahkan menuju pengembangan berbasis dampak ekonomi. Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain pemanfaatan motor dinas tidak terpakai sebagai bahan konversi massal, peningkatan standar bengkel menuju grade A, serta penguatan sertifikasi dan pengujian produk.
Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penguatan ekosistem kendaraan listrik merupakan bagian penting dalam mendukung penurunan emisi karbon di daerah.
“Diperlukan langkah nyata melalui kolaborasi, dukungan pendanaan, serta peningkatan kualitas produk agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi implementasi, perwakilan SMK Negeri 3 Mataram menjelaskan bahwa hingga saat ini telah dilakukan konversi terhadap 34 unit motor, dengan 30 unit telah selesai secara administratif. Sementara itu, empat unit lainnya masih dalam proses penyelesaian mutasi dokumen kendaraan. terdapat kendala teknis terkait keterlambatan pengiriman unit ke Bekasi yang mengharuskan dilakukan penyesuaian ulang sebelum pengujian.
Sementara itu, Dinas Perhubungan menegaskan bahwa secara umum persyaratan menuju sertifikasi grade A telah terpenuhi, baik dari aspek teknis, pelatihan (diklat), hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih diperlukan pengadaan satu peralatan utama yang menjadi syarat wajib sertifikasi.
“Setelah peralatan terpenuhi, kami akan memfasilitasi proses verifikasi lapangan dan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar pengajuan ke kementerian,” jelas perwakilan Dishub.
Sebagai tindak lanjut, koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam proses verifikasi dan legalitas, termasuk pengurusan hak kekayaan intelektual. Seluruh rangkaian ini diharapkan dapat mendorong inovasi konversi motor listrik di NTB tidak hanya dimanfaatkan secara internal, tetapi juga berkembang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terciptanya inovasi terapan yang tidak hanya solutif, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (*)
