Gubernur NTB dan Kepala BRIN bahas Implementasi Riset dan Teknologi untuk Air Bersih, Perikanan, dan Hilirisasi Pakan Ternak

Jakarta, (KabarBerita) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kolaborasi riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam pertemuan tersebut, BRIN menyatakan siap menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi NTB melalui kunjungan lapangan, penyusunan peta jalan riset, serta koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

Audiensi yang berlangsung pada Senin (15/6) itu turut dihadiri Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, dan Kepala Dinas ESDM NTB. Gubernur NTB menyampaikan tiga tema prioritas yang memerlukan dukungan riset, yaitu penyediaan air bersih, pengembangan teknologi budidaya perikanan, dan hilirisasi pakan ternak unggas.

Pada sektor penyediaan air bersih, Gubernur menjelaskan bahwa wilayah selatan Pulau Lombok, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta wilayah selatan Pulau Sumbawa masih menghadapi keterbatasan sumber air. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan penelitian sumber daya air nonkonvensional melalui pemanfaatan teknologi isotop dan citra satelit guna mengidentifikasi potensi aliran sungai bawah tanah sebagaimana pernah diterapkan di BATAN Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Gubernur juga mendorong pengembangan teknologi budidaya perikanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah NTB. Meskipun dikenal sebagai salah satu daerah penghasil udang vaname dan memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, sektor tersebut masih didominasi oleh perikanan tangkap. Karena itu, riset terkait teknologi budidaya, termasuk sistem bioflok, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada bidang peternakan, Gubernur menyampaikan potensi besar NTB sebagai salah satu penghasil jagung nasional dengan produksi mencapai sekitar 2 juta ton per tahun. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan industri pakan ternak unggas. Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan penelitian pemanfaatan tanaman kelor sebagai alternatif pengganti bungkil kedelai impor dalam formulasi pakan ternak. Selain mendukung kemandirian pakan, pengembangan kelor juga berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., didampingi Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, menyambut baik usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, BRIN akan segera menindaklanjuti melalui kajian lapangan serta menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai kebutuhan daerah.

“BRIN siap mendukung pengembangan riset pada tiga tema prioritas yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB. Kami akan segera melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan untuk menyiapkan langkah tindak lanjut yang terukur,” ujar Arif Satria.

Gubernur NTB berharap dukungan riset dari BRIN dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis daerah, termasuk Program Desa Berdaya yang saat ini dijalankan di 106 desa. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan potensi pariwisata berbasis masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengusulkan pembentukan pusat kajian bersama antara BRIN dan Pemerintah Provinsi NTB agar hasil-hasil riset dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. (*)

  • Related Posts

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    Mataram (KabarBerita) – Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Dr. Zainul Majdi menyayangkan pernyataan anggota Komisi III DPR RI Abdullah yang menyebut afiliasi organisasi pondok pesantren dan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil