Kanwil Kemenhaj NTB Akan Pindah Kantor, Guna Permudah Layanan ke Publik

MATARAM (KabarBerita)-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji (Kemenhaj) NTB memindahkan pelayanan jemaah ke eks gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Jalan Majapahit Mataram guna memangkas jarak koordinasi ke Asrama Haji serta memudahkan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, L. Muhamad Amin saat ditemui di awak media usai melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB kemarin.

“Insyaallah mungkin minggu-minggu ini kami sudah bergeser ke kantor Dispora. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses berita acara serah terimanya segera tuntas,” terangnya kepada awak media.

L. Amin panggilannya mengatakan, langkah relokasi itu diambil menyusul adanya perampingan struktur organisasi di tubuh Pemprov NTB yang menyebabkan gedung tersebut kosong dan kini berstatus pinjam pakai.

“Karena Dispora ini sudah ada perampingan SOTK-nya sehingga di situ kosong, maka kami diberikan tempat itu untuk kami pinjam pakai sampai batas waktu tertentu,”katanya.

Disampaikan juga Kemenhaj tidak menjadikan asrama Haji sebagai kantor supaya kawasan Asrama Haji fokus menjadi pusat pengembangan ekosistem ekonomi umat tanpa terganggu aktivitas birokrasi perkantoran yang padat.

“Asrama Haji itu akan dijadikan sebagai salah satu potensi pengembangan ekosistem ekonomi haji sehingga supaya difokuskan,” jelasnya.

L. Amin juga menyebut fasilitas di lokasi baru dinilai jauh lebih representatif serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi perjalanan ke tanah suci karena letaknya yang berada di jantung kota serta dapat diakses dari arah mana saja.

“Kami yang melaksanakan tugas layanan jemaah tidak menjadi kendala, akses ke Asrama Haji juga lebih dekat serta strategis dikunjungi para jemaah,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, di tengah kenaikan jumlah seat yang didapatkan NTB, ongkos haji (BPIH) justru mengalami penyusutan menjadi kisaran Rp 54 juta lebih, dibandingkan biaya tahun lalu yang mencapai Rp 56 juta lebih. “Ongkos kita tahun ini sekitar 54 juta sekian. Ada penurunan dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.

L. Amin juga menginformasikan Terkait adanya 141 jemaah yang sempat terkendala pelunasan, otoritas menjamin faktor utamanya hanyalah sinkronisasi data kesehatan (istitha’ah), serta kendala teknis perbankan yang segera dicarikan solusinya.

“Persiapan jemaah kita di NTB itu sebetulnya akan melebihi target, cuma banyak jemaah terkendala karena keterlambatan mendapatkan istitha’ah kesehatannya,” ucap Kakanwil Kemenhaj NTB itu.

Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat, Kemenhaj memastikan akan segera membuka gelombang pelunasan susulan guna mengakomodasi sisa kuota yang tersedia melalui surat resmi.

“Insyaallah nanti akan dibuka untuk pelunasan berikutnya, akan ada surat resmi untuk menyelesaikan sisa yang 141 orang itu,” ungkapnya.

L. Amin juga menginformasikan bahwa bagi pendaftar baru, masa tunggunya mencapai 26 tahun, sedangkan untuk keberangkatan 2026 didominasi oleh jamaah yang mengantre sejak akhir 2012.

“Kalau mendaftar hari ini, daftar tunggunya sekitar 26 tahun. Yang berangkat tahun ini adalah pendaftar tahun 2012 akhir,”pungkasnya. (Wira/red).

  • Related Posts

    Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

    “Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.”   Ada hal yang menarik…

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

    Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak