Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram masih menjadi sorotan serius DPRD Kota Mataram. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 28.295 kepala keluarga (KK) di daerah ini tercatat masuk dalam kategori miskin ekstrem. Persoalan tersebut dinilai sebagai pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya tertuntaskan oleh pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Mataram, Ziaurrahman, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif serta kolaborasi kuat antara eksekutif dan pelaku usaha atau korporasi.
“Ini tidak cukup hanya dengan satu program. Harus ada sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pengusaha. Pendekatannya harus menyeluruh,” ujar Ziaurrahman.
Ia menyebutkan beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat, antara lain peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penciptaan lapangan kerja melalui intervensi usaha lokal juga dinilai penting untuk membuka peluang kerja baru bagi masyarakat miskin ekstrem.
Ziaurrahman juga menekankan perlunya bantuan langsung bagi warga miskin ekstrem untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik dalam bentuk uang tunai maupun bahan pangan. Menurutnya, beban biaya hidup seperti listrik juga perlu mendapat perhatian melalui skema subsidi atau penekanan biaya.
Terkait program bantuan sosial, ia mengakui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang baik. Namun, persoalan ketidaktepatan sasaran masih kerap terjadi akibat validitas data.
“Masalahnya sering di data. Kadang datanya sesuai keinginan, bukan kondisi riil. Banyak data DTKS yang kemarin saya minta untuk diubah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspirasi masyarakat yang lebih menginginkan bantuan dalam bentuk permodalan tunai dibandingkan bantuan barang. Menurut Ziaurrahman, bantuan barang kerap merupakan kehendak eksekutif, bukan kebutuhan nyata rakyat.
“Yang mau didengarkan itu eksekutif atau rakyat? Kalau saya hanya menuntut bantuan tunai dikembalikan, tentu dengan batas maksimal yang disepakati,” Katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, Ida Bagus Hari Sudana Putra, turut menyoroti lemahnya pendataan masyarakat miskin. Ia meminta Dinas Sosial tidak lagi menggunakan pola lama yang bersifat salin-tempel data.
Menurutnya, pendataan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan, akurat, dan berbasis kondisi lapangan. Ia mendorong agar proses pendataan dilakukan secara bottom up, dengan menurunkan tim yang memiliki integritas hingga tingkat kecamatan.
“Data kemiskinan harus selalu diperbarui. Jangan lagi copy paste data lama, karena dampaknya sangat besar terhadap ketepatan sasaran bantuan,” ujarnya.
DPRD menegaskan, tanpa perbaikan serius pada validitas data dan skema bantuan, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram berpotensi terus jalan di tempat.
