Kepala BGN Launching Nasional SPPG Modular 3T di Kabupaten Lombok Utara

Lombok Utara (KabarBerita) – Launching Nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) modular wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). Kegiatan ini langsung dilaunching Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, pada Selasa (12/5/2026).

Peluncuran dapur MBG ini menjadi yang pertama secara nasional, dan dilakukan serentak didapur modular lainnya via zoom meeting, mulai dari Papua, Sulawesi, NTT, Kalimantan hingga Sumatera Utara.

Pembangunan SPPG ini merupakan hasil kerja sama BGN dengan BUMN Krakatau Steel dalam memperluas layanan MBG di kawasan terpencil.

Dalam sambutan, Dadan mengatakan program MBG di wilayah terpencil dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat sekitar.

“SPPG seperti ini juga akan memperkerjakan masyarakat lokal, ibu-ibu, pemuda, pemudi, dan saya kira itu akan dibiayai dari 20 persen uang yang masuk ke SPPG,” ujarnya.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, pola pelayanan dapur modular di wilayah 3T berbeda dengan dapur reguler di kawasan yang ramai atau perkotaan. Atau daerah padat penduduk, dimana satu SPPG melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat, namun di wilayah terpencil satu dapur hanya bisa melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga anak sekolah tingkat PAUD sampai SMP.

“Masakan yang kita hasilkan harus berkualitas, dengan gizi seimbang, dan juga aman dikonsumsi. Sehingga anak bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria,” terangnya.

Dadan menambahkan, kehadiran dapur modular diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan lokal. Sebab seluruh kebutuhan bahan pangan diupayakan berasal dari masyarakat sekitar agar manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat.

“Saya pikir akan lebih baik kalau semuanya dipasok secara lokal, sehingga masyarakat lokal akan mendapatkan keuntungan dari kehadiran SPPG,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisaris Independen Krakatau Steel, Wilgo Zainar mengatakan pihaknya mendapat alokasi sekitar 500 titik dapur modular MBG, yang peruntukannya di wilayah terpencil se-Indonesia.

“Alhamdulillah KS mendapatkan alokasi sekitar 500 titik MBG khusus daerah terpencil,” ujar Wilgo.

Di Lombok Utara sendiri, rencananya akan dibangun enam unit dapur modular MBG. Saat ini proyek tersebut masih menunggu izin operasional setelah proses appraisal selesai dilakukan.

Sedangkan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyambut baik peluncuran program tersebut. Ia menilai dapur SPPG 3T menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki tantangan akses dan distribusi pelayanan.

“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Program ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda kita,” jelasnya.

Najmul berharap dapur modular MBG tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi pusat penguatan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat di Lombok Utara.

Sebagai informasi, secara nasional BGN menargetkan pembangunan sekitar 9 ribu dapur modular untuk wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 unit disebut telah selesai dibangun.

Sementara di NTB, total dapur modular wilayah 3T yang direncanakan mencapai 136 unit. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan jumlah terbanyak yakni 51 unit, disusul Lombok Utara 21 unit, Kabupaten Bima 20 unit, Lombok Timur 17 unit, Lombok Barat dan Sumbawa Barat masing-masing 10 unit, Dompu empat unit, Lombok Tengah dua unit dan Kota Bima satu unit. (Wira/red).

  • Related Posts

    Latihan Kesiapsiagaan Militer Dipusatkan di KEK Mandalika

    MATARAM (KabarBerita) – Latihan kesiapsiagaan militer yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah selama satu hari resmi dilepas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal,…

    Komisi IV DPRD NTB Soroti Efektivitas APBD, Dorong Pengadaan Riset dan Mitigasi Bencana Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Mataram (KabarBerita) — Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat dengar pendapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta Badan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Latihan Kesiapsiagaan Militer Dipusatkan di KEK Mandalika

    Latihan Kesiapsiagaan Militer Dipusatkan di KEK Mandalika

    TK Raudatush Shibyan Al Amin Pejeruk Sabet Medali Emas di Ajang NYMO 2026

    TK Raudatush Shibyan Al Amin Pejeruk Sabet Medali Emas di Ajang NYMO 2026

    BNN Mataram Cup 2026 Jadi Ajang Cetak Atlet Sekaligus Kampanyekan Indonesia Bersinar

    BNN Mataram Cup 2026 Jadi Ajang Cetak Atlet Sekaligus Kampanyekan Indonesia Bersinar

    Fraksi-fraksi DPRD Mataram Setujui Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA hingga Optimalisasi PAD

    Fraksi-fraksi DPRD Mataram Setujui Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA hingga Optimalisasi PAD

    Komisi IV DPRD NTB Soroti Efektivitas APBD, Dorong Pengadaan Riset dan Mitigasi Bencana Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Komisi IV DPRD NTB Soroti Efektivitas APBD, Dorong Pengadaan Riset dan Mitigasi Bencana Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    DPR Lale Syifa Sambangi Murnah Penderita Penyakit Kulit, Berikan Bantuan Usaha dan Biaya Berobat

    DPR Lale Syifa Sambangi Murnah Penderita Penyakit Kulit, Berikan Bantuan Usaha dan Biaya Berobat