Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – DPRD Kota Mataram bersama Pemerintah Kota Mataram resmi menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Senin (17/11).
Penetapan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana dengan Pimpinan DPRD Kota Mataram.
Dalam laporan yang dibacakan Siti Fitriani Bakhreisyi, Banggar menyoroti penurunan pendapatan daerah yang diproyeksikan hanya mencapai Rp1,61 triliun atau turun sekitar Rp300,88 miliar dari tahun sebelumnya.
Penurunan tajam itu dipicu oleh berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat hingga Rp326 miliar.
”Untuk itu, Banggar meminta Pemkot Mataram memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan peningkatan kinerja OPD pengelola pendapatan,” Ujar Siti Fitriani Bakhreisyi.
Belanja daerah tahun 2026 juga ditetapkan menurun menjadi Rp1,67 triliun, atau berkurang lebih dari Rp407 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun pembiayaan daerah dipatok sebesar Rp60 miliar.
Banggar menekankan sejumlah rekomendasi agar struktur APBD 2026 tetap sehat, antara lain optimalisasi PAD, pendataan ulang wajib pajak, efisiensi belanja, serta digitalisasi retribusi untuk mencegah kebocoran pendapatan. Pemkot juga diminta memperkuat sektor UMKM, pariwisata, dan perdagangan guna menjaga pertumbuhan ekonomi.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas proses pembahasan yang dinilainya berjalan konstruktif dan penuh dinamika. Menurutnya, penyelarasan dan penajaman program prioritas dalam KUA–PPAS 2026 merupakan komitmen bersama agar anggaran daerah semakin berkualitas.
“Pendekatan efisiensi belanja menjadi tema besar yang terus kami dorong. Setiap rupiah yang dikelola harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Anggaran yang telah disepakati tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh warga Kota Mataram,” tegasnya.
Wali Kota menambahkan bahwa fokus pembangunan tahun 2026 tidak hanya diarahkan pada sektor infrastruktur, tetapi juga pada penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM.
