Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Maraknya pembubaran nonton bareng (Nobar) film “Pesta Babi” disejumlah kampus negeri dan swasta di NTB menjadi sorotan. Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga menghimbau masyarakat untuk tidak menonton. Terlebih khusus dilingkungan pendidikan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB Surya Bahari menyatakan bahwa penayangan film komumentar “Pesta Babi” supaya tidak ditonton di lingkup pendidikan.
“Dampaknya nanti akan luar biasa kalau dibiarkan, seperti kemarin kita koordinasi dengan rektoratnya UNDIKMA, jadi intern-intern yang komunikasi dulu mereka,” ujarnya ke awak media di area kantor Gubernur, pada Senin (11/05/2026).
Ia juga menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan himbauan supaya film tersebut untuk tidak ditonton. Meski secara khusus belum ada larangan yang diterbitkan. “Tidak ada larangan secara khusus masih himbauanlah, jangan dulu,”terangnya.
Menurut, Mantan Sekwan DPRD NTB ini, penayangan film tersebut akan memunculkan dampak yang kurang bagus, baik itu dari segi konotasi judul film saja sudah memunculkan makna yang kontradiksi dan itu yang perlu diatensi.
“Menyebut nama (judul film) itu aja kan ye lain wah knen (menyebutnya saja sudah lain maksudnya) tidak elok,” katanya seraya menggunakan bahasa Sasak.
Selain itu, Bahari juga mengkonfimasikan akan ada koordinasi khusus dengan Forum koordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) yang nantinya akan membahas hal tersebut baru penyampaian resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
“Selain itu mungkin nanti kami akan koordinasi dengan Dandim, Polda, nanti setelah rapat Forkopimda mungkin saya sampaikan resminya (keputusan),” ucapnya.
Bahri juga menyinggung soal judul film yang menurutnya kurang pas. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan, selain itu ia juga mengakui dirinya belum menonton film karya Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono yang menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Mappi) mempertahankan tanah leluhur dari ekspansi proyek pembangunan raksasa/PSN. Film ini mengungkap dampak kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup akibat alih fungsi lahan. “Lasingan judul film saq kurang bagus ini (kan judul filmnya yang kurang bagus ini) bagi saya ini, karena sampai sekarang saya saja belum nonton,”ucapnya.
Ia juga menegaskan pernyataan resmi bisa dikeluarkan oleh Pemerintah, jika sudah mengetahui secara pasti apa yang menjadi persoalan di film tersebut. “Supaya kita tahu dulu baru kita keluarkan pernyataan resmi ya,” pungkasnya. (Wira/red).
