Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 11 Bali Nusa Tenggara (Bali Nusra), Sopyeni, menyebutkan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Nusa Tenggara Barat mencapai 99 persen dari total jumlah penduduk.
“Alhamdulillah Provinsi NTB itu sudah 99 persen penduduknya telah memiliki JKN,”ujar Sopyeni kepada awak media usai bertemu dengan Gubernur NTB pada, Senin (11/5/2026).
Meski telah mencapai 99 persen cakupan kepesertan JKN di NTB, Sopyeni menegaskan bahwa tingkat keaktifan peserta JKN di NTB belum semuanya. Yang aktif baru diangka 82 persen dari total yang terdaftar. Menurutnya, hal tersebut menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama supaya seluruh masyarakat yang telah terdaftar benar-benar dapat memanfaatkan layanan kesehatan.
“Sedangkan keaktifannya 82 persen dan ini yang jadi PR bersama, bagaimana meningkatkan keaktifan peserta,” katanya.
Selain itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama para bupati dan wali kota se-NTB akan berkoordinasi untuk meningkatkan keaktifan peserta, terutama di daerah yang tingkat kepesertaannya masih di bawah 80 persen.
“Hanya dua daerah yang masih di bawah 80 persen yaitu Lombok Timur dan Lombok Tengah,” ungkapnya.
Dikatakannya juga Salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan adalah banyaknya peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan setelah proses validasi data oleh pemerintah pusat.
“Khusus di Lombok Timur jumlahnya cukup banyak, sekitar 100 ribu peserta,” jelasnya.
Lebih lanjut Sopyeni menilai pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, meskipun harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain mengandalkan dukungan APBD, BPJS Kesehatan juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami juga mengajak badan usaha yang memiliki CSR untuk bersinergi membantu peserta yang tidak mampu membayar iuran,” ujarnya.
Lebih lanjut terkait kebutuhan pengaktifan kembali peserta nonaktif, Sopyeni memastikan telah dibentuk mekanisme koordinasi cepat melalui grup komunikasi lintas instansi. Dengan sistem tersebut, peserta yang membutuhkan pelayanan rumah sakit dapat langsung diaktifkan kembali pada hari yang sama dan dialihkan ke segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung pemerintah daerah.
“Kalau ada peserta nonaktif yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit, langsung diaktifkan hari itu juga. Jadi tidak ada kendala dalam penjaminan,” jelasnya.
Selain itu proses validasi data terus berjalan setiap bulan, termasuk pada Mei 2026, sehingga potensi penonaktifan peserta masih dapat terjadi.
Sopyeni menyatakan Gubernur NTB mendukung penuh progaram JKN dan akan berkoordinasi dengan seluruh Pemerintah kabupaten/kota, karena manfaat yang diberikan program tersebut berdampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pak Gubernur sangat mendukung dan akan berkoordinasi dengan seluruh Pemerintah kabupaten/kota, karena manfaat JKN sudah dirasakan masyarakat. Pembiayaan kesehatan bukan lagi menjadi kekhawatiran mereka,” pungkasnya.
Untuk diketahui Program JKN merupakan sistem jaminan sosial kesehatan nasional yang diselenggarakan pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Program ini menggunakan prinsip gotong royong, di mana iuran peserta yang sehat membantu pembiayaan peserta yang sedang sakit, dengan tujuan memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau. (Wira/red).
