Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)- Dalam rangka menanggulangi bencana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian PPN/Bappenas RI, Pemerintah Australia melalui program SKALA, dan UNDP Indonesia secara resmi meluncurkan Studi Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Provinsi NTB, sebuah inisiatif penting yang bertujuan memperkuat kebijakan pembangunan daerah berbasis data dan adaptif terhadap perubahan iklim. Acara ini dilaksanakan di Kantor Bappeda NTB, Selasa (21/10/2025).
Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan PPN/Bappenas Maliki, serta Perwakilan Pemerintah Australia Simon Flores. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional dan masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut yang makin nyata.
Dalam sambutan, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri yang akrab disapa Umi Dinda mengatakan, bahwa kenaikan permukaan air laut merupakan permasalahan yang mempengaruhi dampak sosial yang sangat besar terhadap masyarakat, hal itu sesuai dengan hasil kajian, khususnya kota Mataram dan kota Bima. “Jadi ini sangat berpengaruh terhadap dua wilayah kita khususnya Kota Mataram dan Kota Bima dan NTB pada umumnya, baik secara sosial maupun ekonomi masyarakat,” katanya.
Umi Dinda juga mengatakan bahwa dalam pertemuannya yang berlangsung sejak tadi malam, Ia menginformasikan bahwa pada bulan Juli lalu, Kota Mataram terkena dampak banjir yang cukup besar dan ini yang pertama kalinya di ibu kota Provinsi NTB diterjang bencana banjir yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh dampak kenaikan air laut, hingga serapan air banjir tidak bisa maksimal. “Kita semua setuju dengan adanya analisa ini. Dan ini menjadi pegangan kita sehingga ada langkah-langkah yang bisa kita laksanakan, baik dari segi regulasi maupun tindak lanjut dilapangan untuk mengevaluasi dampak kenaikan permukaan air laut,”ucapnya.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa inti dari penyampaiannya adalah mengingatkan kepada seluruh OPD tekhnis dan terkhusus Bappeda untuk memanfaatkan kegiatan dengan sebaik mungkin karena pendampingan yang dilakukan SKALA mencakup segala hal. “Jadi ini perlu kolaborasi kita bersama, terutama para OPD Tekhnis,”tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan PPN/Bappenas Maliki yang mewakili Dirjen Bappenas mengatakan, bahwa pada saat ini sudah dilakukan prediksi dan simulasi dan Indonesia akan mengalami perubahan permukaan air laut yang berkisar antara 1-5 meter kedepannya.
“Jadi untuk mengamankan generasi kedepan, perlu adanya langkah konkrit yang harus disiapkan dari sekarang dan yang akan kita lakukan adalah supaya bisa mengantisipasi dan bagaimana merifind kembali kebijakan-kebijakan yang ada sehingga kita bisa memprediksi ke depan itu seperti apa,” terang Maliki.
Ia juga menganalogikan permasalahan kenaikan permukaan air laut dengan pandemi Covid-19, dimana pandemi Covid sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan sama halnya juga dengan dampak dari kenaikan permukaan air laut.
“Karena suatu kebencanaan, apapun yang sudah kita lakukan seperti di restart kembali. Dan dampak covid masih kita bisa rasakan sampai sekarang. Dan ini sangat berpengaruh terhadap Perekonomian kita,”katanya.
Lebih lanjut Maliki mengatakan dengan adanya bencana alam yang sudah dialami oleh NTB, tentu menjadi pengalaman tersendiri dan perlu langkah bagaimana mengantisipasi supaya tidak menyebabkan dampak yang terlalu besar.
“Saya kira NTB berpengalaman dalam hal ini, karena mengalami beberapa bencana beberapa tahun yang lalu dan ini yang menjadikan NTB sebagai sample kita,”ucapnya.
Sementara itu, Counsellor for Development Effectiveness and Humanitarian, Kedutaan Besar Australia, Simon Flores menambahkan bahwa, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dalam informasi digital, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia. Peluncuran analisis dampak kenaikan permukaan air laut di NTB.
“Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Austrlia dan Indonesia, melalui program skala untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif khususnya di NTB,” jelas Simon.
Ia juga mengatakan Indo-Ausy adalah mitra strategis, sesungguhnya tidak ada kemitraan yang lebih penting dari kemitraan Indo-Ausy. Dikarenakan letak geografis yang sama yang menyebabkan Indo-Ausy mengalami hampir sistem pembangunan yang sama.
Khususnya terkait perubahan iklim, bencana alam dan kenaikan permukaan air laut. “Karena hampir miripnya geogerapis kedua negara, ini yang menyebabkan skala dengan programnya melihat betapa pentingnya studi bersama untuk melihat dampak dari kenaikan permukaan air laut, terhadap sosio ekonomi, terhadap masyarakat pesisir di NTB,”katanya
“Saya sengat senang berada di NTB dan ini yang ketiga kalinya saya ke NTB, karena pemandangan yang indah sekali dan keramahan warganya serta potensi daerah yang sangat besar,” tambahannya. (Wir/red)
