Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Pemerintah Kota Mataram resmi menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (24/11/2025) di Gedung DPRD Kota Mataram. Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri mewakili Wali Kota Mataram, beserta jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Sekda Lalu Alwan Basri merespons satu per satu catatan fraksi yang menyoroti berbagai isu strategis pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan fiskal, pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi, hingga penanganan kemiskinan.
Terkait pengelolaan lingkungan, Sekda menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal membuat sejumlah dana operasional lingkungan terintegrasi dengan program kelurahan. Meski demikian, honor kepala lingkungan, kader posyandu, dan petugas kebersihan dipastikan tetap dianggarkan.
Terhadap kekhawatiran fraksi mengenai penggunaan gawai di kalangan pelajar, Pemkot menegaskan bahwa Surat Edaran larangan membawa HP bagi siswa SD–SMP telah diterapkan sejak Februari 2025. Kebijakan itu disertai edukasi literasi digital bekerja sama dengan PKK dan pihak sekolah.
Dalam sektor ekonomi, Pemkot memastikan alokasi anggaran Rp1 miliar pada 2026 untuk melanjutkan rehabilitasi Pasar Cakra sisi timur. Sementara itu, menjawab sorotan atas penanganan banjir Juli 2025, Pemkot menyampaikan berbagai langkah korektif, mulai dari penertiban bangunan di atas saluran, pembersihan sampah, pemasangan bronjong, hingga perbaikan 35 rumah warga melalui program Rumah Tidak Layak Huni dengan dukungan BAZNAS.
Catatan fraksi mengenai rendahnya capaian retribusi parkir dan pasar juga menjadi perhatian. Hingga 14 November 2025, realisasi retribusi parkir baru mencapai 49,43 persen dan retribusi pasar 67 persen. Pemkot menegaskan bahwa penindakan terhadap juru parkir nakal telah dilakukan melalui mekanisme SP1, SP2, hingga penindakan tipiring untuk menekan kebocoran PAD.
Untuk tahun 2026, Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,92–6,30 persen dengan fokus pada pengembangan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan pembangunan kantor wali kota, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan rekomendasi KPK dan menjadi target RPJMD 2025–2029. Pembangunan akan dilaksanakan secara multiyears pada 2026–2028 agar tidak mengganggu ruang fiskal bagi pelayanan dasar.
Wali kota juga menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi yang telah menyetujui RAPBD 2026 untuk masuk ke tahapan pembahasan selanjutnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan Kota Mataram yang Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri.
