Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – DPRD Kota Mataram menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Sabtu (22/11). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Baiq Mirdiati itu turut dihadiri Sekda Kota Mataram, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangan umum, catatan kritis, serta rekomendasi strategis terkait arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2026.
Fraksi Partai Golkar menekankan perlunya APBD yang benar-benar berpihak pada masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan penciptaan lapangan kerja. Turunnya pendapatan dan belanja daerah, termasuk pendapatan transfer serta belanja operasional dan modal, menjadi sorotan utama fraksi. Golkar meminta pemerintah tetap menjaga fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas fiskal agar pelayanan publik tidak terganggu.
Fraksi PKS memberi perhatian serius pada penurunan pendapatan daerah dan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan PAD. PKS juga menyoroti keberlanjutan dana operasional lingkungan, dampak penggunaan gawai terhadap anak, percepatan perbaikan Pasar Cakra, hingga pengendalian belanja pegawai yang hampir menyentuh batas maksimal sesuai ketentuan nasional.
Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang taat regulasi dan selaras dengan program nasional. Fraksi juga mendorong pemerintah lebih terbuka terhadap kritik, memperkuat koordinasi terkait program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan gratis, serta memperbaiki pola serapan anggaran yang selama ini menumpuk di akhir tahun. Penguatan PAD dan penyusunan perencanaan berbasis data, termasuk pengelolaan sampah, turut menjadi perhatian.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti peningkatan kualitas layanan publik pasca-raihan predikat Kota Anti-Korupsi, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, serta pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan. PDI Perjuangan mempertanyakan kesiapan program Desa Berdaya, target PAD, serta penurunan drastis dana transfer pusat. Fraksi meminta strategi konkret untuk meningkatkan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan, sebelum akhirnya menyatakan menerima RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi PPP memberi perhatian pada pemotongan Dana Transfer Daerah sebesar Rp370 miliar yang berpotensi berdampak pada pelayanan publik. PPP mendorong penguatan efisiensi, transparansi komunikasi, serta pencarian sumber pembiayaan alternatif. Dukungan diberikan terhadap pengembangan sarana pendidikan, peningkatan drainase dan jalan, pengelolaan sampah, hingga perlindungan sosial melalui BPJS.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan penurunan dana transfer pusat lebih dari 25 persen, fraksi meminta pemerintah menyusun target PAD secara realistis berdasarkan data wajib pajak dan memperkuat audit pajak. Minimnya program prioritas pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi catatan.
Fraksi Demokrat menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp278,8 miliar serta ketergantungan tinggi pada dana pusat. Meski demikian, fraksi mengapresiasi peningkatan PAD 40,70 persen dan meminta strategi penguatan PAD melalui digitalisasi perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penurunan belanja modal, pengelolaan defisit Rp60 miliar, serta percepatan realisasi anggaran 2025 agar program pembangunan selesai tepat waktu turut menjadi fokus catatan Demokrat.
Sementara itu, Fraksi Amanah Nurani Bangsa menilai RAPBD 2026 sebesar Rp1,61 triliun telah disusun cukup cermat, namun tetap membutuhkan pendalaman, terutama terkait kapasitas pendapatan dan belanja daerah. Fraksi mendorong optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, dan percepatan digitalisasi layanan, termasuk parkir serta retribusi pasar. Selain itu, fraksi juga menekankan perlunya penertiban jukir liar, peningkatan pengawasan pajak restoran dan reklame, serta penjelasan rinci terkait pembiayaan lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota.
Dengan beragam catatan dan rekomendasi tersebut, seluruh fraksi DPRD Kota Mataram sepakat menerima Nota Keuangan RAPBD 2026 untuk memasuki tahap pembahasan berikutnya.
admin web
