Paripurna Penyerahan KUA&PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2025 Digelar Di Kantor Gubernur

Mataram, (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB menggelar Rapat Perdana di ruang rapat Rinjani di area kantor Gubernur, Rabu (3/9) pasca insiden pembakaran gedung DPRD NTB oleh massa aksi, pada Sabtu (30/8).

Agenda Rapat Paripurna yakni Penyerahan Kebijakan Umum & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan fokus utama Pemprov saat ini adalah bagaimana menciptakan ketenangan dan kedamaian dan Pemprov mempersiapkan announcement (Pemberitahuan) ke mayarakat nasional dan internasional bahwa NTB aman, kondusif dan NTB siap untuk menyelenggarakan kegitan-kegiatan nasional maupun intenasional yang sudah terjadwal untuk tahun ini.

“Jadi sekarang fokus kita adalah keamanan. Jadi isu-isu yang bisa ditunda atau kira-kira tidak terlalu relevan nantilah kita bahas setelah kondisi NTB kondusif,” terang Miq Iqbal.

Eks Dubes RI untuk Turki Ini juga membahas tentang penggunaan Ruang Rapat Rinjani yang digunakan sebagai tempat Rapat Paripurna mengatakan bahwa untuk saat ini, yang bisa Pemprov lakukan adalah memberikan solusi yang murah meriah untuk membantu DPRD dalam menjalankan tugas.

“Ini kan memang sudah ada fasilitas dan dulu katanya ini ruang paripurna DPR memang,” terang Miq Iqbal.

Lebih lanjut Miq Iqbal sangat mengapresiasi penggunan bangunan yang ada di Area Kantor Gubernur ini oleh DPRD karena bisa mendekatkan antara eksekutif dan legislatif dan lebih terkoordinasi.

“Jadi lebih banyak komunikasi. Terutama karena waktunya sangat sempit gitu kan, jadi ini juga sangat baik untuk kedepannya, supaya kita lebih terkoordinasi ” tutur Gubernur NTB ini.

Dia juga mengatakan mundurnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemarin membuat banyak pembahasan tumpang tindih, jadi memang harus intensif sekali melakukan pertemuan-pertemuan.

“Jadi harus intensiflah dalam melakukan pertemuan dan tetap berkomunikasi intinya,” ucapnya.

Terkait dengan pembangunan Kantor DPRD Provinsi NTB, Dia mengatakan Pemprov Belum pikirkan ke arah sana, dan itu juga nantinya yang di bahas kedepannya. Dia juga menambahkan bahwa kemarin sudah ada arahan dari pusat bahwa APBN yang akan membiayai untuk pembangunan kembali gedung dan yang penting saat ini bahwa fokus Pemprov sekarang membersihkan gedung yang terbakar. Membersihkan kemudian merapikan dan melihat mana yang masih bisa dipakai dan mana yang sudah tidak bisa dipakai.

“Jadi kalau masalah pembangunan nantinya APBN dari pusat, kalau kita sekarang fokus untuk Kondusifitas dulu,” imbuh Eks Dubes RI untuk Turki ini.

“Jadi Dari PUPR masih melakukan kajian mengenai berapa kerugiannya apa, saja yang hilang, terbakar, dan sebagainya.
Dari APBN katanya ini masih kita tunggu. Jadi itu kemarin baru pernyataan kan belum ada tertulis. Dan kita juga belum membahas itu dalam anggaran kita. Yang jelas kan harus difungsikan kembali. Bagaiman memfungsikannya kembali ? Itu soal lain, akan dibahas kemudian, dan belum sampai kesana pembahasannya saat ini,” tutup Gubernur NTB ini. (red)

Related Posts

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

“Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.”   Ada hal yang menarik…

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak