Dibiayai Pusat, Pengurus KDMP Akan Mendapatkan Diklat

Mataram, (KabarBerita) – Dinas Koperasi & UKM NTB akan melakukan Pendidikan dan pelatihan (Diklat), untuk anggota Koperasi dan Pendamping Koperasi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi & UKM NTB, Ahmad Masyhuri sebelum mengikuti Rapat Paripurna perdana di Ruang Rinjani di lingkup Kantor Gubernur NTB, rabu (3/9).

Masyhuri mengatakan bahwa nanti akan ada Diklat untuk seluruh Koperasi Desa Merah Putih yang ada di NTB, akan tetapi sebelum Diklat secara umum dilaksanakan, akan didahulukan dengan Diklat 50 KDMP yang ada di NTB dan diwakili 5 KDMP per Kabupaten/Kota se-NTB.

“Jadi Gubernur dan bupati/walikota se-NTB sudah melakukan rapat Koordinasi di Sembalun, dan gubernur sudah memberikan arahan dengan menunjuk 5 koperasi di masing-masing kabupaten/kota sebagai contoh,” ucap Masyhuri.

Masyhuri juga menambahkan selain ada diklat yang didapatkan 5 KDMP yang jadi contoh ini juga akan mendapatkan revolving dari Bank Himbara sebesar 10 juta Rupiah/Koperasi.

“Jadi yang di revolving itu sebanyak 50 KDMP, dan dana ini mereka terima dari bank Himbara, dan ini masih rencananya,” pungkasnya.

Lebih lanjut Masyhuri juga menjelaskan bahwa untuk dana Diklat sendiri nantinya akan ada dana dari pusat yang berjumlah Rp 9,5 M dan ini yang akan dijadikan dana untuk diklat KDMP se-NTB.

“Ini sudah ada alokasi anggaran sebesar 9,5 M di NTB, dan seluruh KDMP ini akan di diklat 2 orang, yaitu ketua dan wakil ketua, dan ini sedang berproses,” tuturnya.

Terakhir, Mashuri mengatakan 50 KDMP ini hanya sebagai contoh, karena tidak mungkin bisa mengundang semua, karena itu bisa membingungkan diri sendiri nantinya.

“Ini sudah cukuplah 5 kdmp untuk kabupaten/kota, karena ini sebagai contoh saja,” tandasnya. (red)

“dan selain untuk diklat kdmp ada juga nanti diklat pendamping KDMP, pendamping di NTB itu nantinya berjumlah 116 pendamping, dan rekrutmennya nanti langsung dari Kementerian koperasi, dan mereka akan mendapatkan 7,5 juta perbulan selama 3 bulan,”tutupnya.

Related Posts

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

“Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.”   Ada hal yang menarik…

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak