Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Terapkan Sistem Klaster Dalam Mitigasi Bencana

Mataram, (KabarBerita) – Penanganan dampak banjir adalah prioritas Pemerintah saat ini baik Provinsi maupun Kota dan khususnya daerah yang paling banyak terdampak yaitu dikawasan padat penduduk.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Pemprov dan semua OPD terkait akan terus melakukan percepatan dalam proses mitigasi dampak banjir yang terjadi di Kota Mataram terutama sekali di daerah yang sangat membutuhkan bantuan.

“Pemerintah fokus ke kampung yang membutuhkan bantuan, kita hadir untuk orang yang membutuhkan bantuan dan kita memang diberikan kesempatan untuk fokus ke masyarakat yang tidak mampu untuk saat ini,” kata Gubernur Lalu Iqbal, Selasa (8/7).

Gubernur juga mengatakan bahwa Pemprov dan Pemkot telah melakukan koordinasi yaitu dengan melakukan diskusi untuk mengklaim klaster yang mana saja yang akan dijadikan sasaran dari penanganan dampak banjir.

“Jadi Pemprov dan Pemkot sudah ada klaster masing-masing untuk tugas penanganannya,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Pemprov telah melakukan rapat maraton 2 kali dengan Forkopimda untuk penanganan dampak banjir.

Selain itu Miq Iqbal juga menegaskan pentingnya andil dari masyarakat untuk menjaga kesadaran bersama yaitu dengan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, pentingnya jangan membangun bangunan permanen di bantaran sungai, jangan menutup selokan

“Jadi intinya perlu kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan dan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan demi kenyamanan bersama,” terangnya.

Miq Iqbal juga mengatakan perlunya pengawasan dari Pemerintah untuk para pengembangan usaha perumahan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

“Perlu pengawasan dari Pemerintah untuk para pengembangan usaha perumahan supaya tidak muncul masalah yang sama lagi ke depannya “imbuhnya. (Red)

Related Posts

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

“Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.”   Ada hal yang menarik…

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak