Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Serah Terima Jabatan (sertijab) Pj Gubernur NTB, Hassanudin kepada Gubernur baru, Lalu Muhamad Iqbal yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB pada, Rabu (5/3/2025) lalu merupakan hal bagus dalam transisi pemerintahan daerah.
Terlebih saat sertijab, Gubernur NTB, Miq Iqbal sapaan akrabnya menyampaikan pidato politiknya. Model ini patut ditradisikan dalam setiap pergantian kekuasaan di NTB dan Kabupaten/Kota lainnya.
Hal tersebut, disampaikan oleh Analis Kebijakan Publik Bidang Politik Universitas Islam Negri (UIN) Mataram, Dr. Agus, M. Si. Selanjutnya, publik akan menunggu betul janji politik dari Gubernur NTB terkait 7 Visi, 10 Misi dan 3 isu prioritas yang akan diselesaikannya, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim, penguatan ketahanan pangan, dan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“Bagi saya yang menarik dari pidato Miq Iqbal (Gubernur NTB,red) adalah beliau akan memulainya dari pembenahan birokrasi,” kata Agus yang juga pengemat Politik NTB.
Bahkan, sambung Agus, beberapa kali Miq Iqbal melontarkan wacana untuk menerapkan birokrasi yang meritokratik dan perampingan OPD. Tentu saja ini merupakan gagasan segar bagi percepatan reformasi birokrasi di NTB.
Namun demikian, implementasi birokrasi meritoktatik dan perampingan OPD ini harus dilakukan secara konsisten. Isu ini sudah banyak digaungkan oleh sejumlah kepala daerah di berbagai tempat, namun dalam praktiknya masih saja model spoil system dipraktikkan secara jamak.
“Perlu saya sampaikan bahwa konsep spoil system merupakan lawan dari merit system,”terangnya.
Agus menjelaskan bahwa spoil system merupakan praktik penempatan jabatan dalam birokrasi berdasarkan kekerabatan, kedekatan politik, pertemaan, kesamaan idologi, organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya. Sedangkan merit system merupakan penempatan pejabatan birokrasi berdasarkan keahlian.
Tantangan terberat dari merit system adalah interpensi kekuatan politik yang masuk dalam birokrasi. Interpensi politik ini bisa muncul dari kepentingan partai politik pendukung, tim pemenangan, ormas dan para bohir politik. “Maka menurut saya Miq Iqbal harus diberikan ruang dan kekuasaan penuh untuk bisa keluar dari perangkap spoil system itu. Caranya sederhana, orang-orang yang menjadi pekerja politik Miq Iqbal kemarin harus mengihlaskan Miq Iqbal sebagai Gubernur NTB yang milik masyarakat NTB, bukan milik golongan,”jelasnya.
Jika Miq Iqbal bisa konsisten menerapkan merti system, lanjutnya, maka dirinya yakin ke depan NTB akan berhasil mewujudkan birokrasi kelas dunia atau world class bureaucracy. “Hal ini sejalan dengan cita-cita iq Iqbal menjadikan NTB Mendunia. Jadi NTB Mendunia salah satunya harus didukung oleh world class bureaucracy,” pungkasnya. (Ris)
