Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Meski lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan posisinya sebagai partai politik yang bersifat terbuka.
“Memang betul PKB ini dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU). Tetapi partai ini sejatinya dilahirkan untuk seluruh masyarakat indonesia. Tanpa memandang suku, agama, ras, dan perbedaan lainnya,” kata Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani di Mataram, Minggu (9/2).
Lalu Ari sapaan akrabnya mengatakan inklusifitas PKB sudah terbukti dengan kehadiran anggota dari agama di luar Islam. Lalu Ari menyebutkan salah satunya anggota DPRD di Lombok Utara yang beragama Budha.
Selain itu, di Indonesia, PKB juga mengalami perkembangan di sejumlah daerah dengan mayoritas penduduk non muslim.
“Di NTT berkembang cukup besar. Di Papua, Sulawesi Utara, yang masyarakatnya mayoritas non muslim juga mengalami perkembangan signifikan. Ini menunjukkan kita terbuka untuk semua masyarakat. Dan ini yang kami tekankan pada struktur partai untuk terus digaungkan,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Bidang Struktur Legislatif dan Eksekutif DPP PKB Abdul Halim Iskandar yang mengadiri kegiatan tersebut menerangkan salah satu penegasan dalam Bimtek tersebut adalah pedoman berpolitik PKB yang terbuka lintas agama, budaya, suku, dan ras.
“Sampai hari ini masih ada saja yang menilai PKB sebagai partai ekslusif. Padahal partai ini sangat ekslusif. Dan itu tercermin dalam pedoman berpolitik PKB poin 9, PKB sebagai par terbuka lintas agama, budaya, lintas suku,” kata Gus Halim.
Itulah mengapa, tugas seluruh kader partai adalah mensosialisasikan secara masif pedoman berpolitik PKB yang inklusif.
“Secara menyeluruh, Bimtek ini dilaksanakan di 38 Provinsi NTB. Diharapkan tuntas pada 22 Februrari. Dalam Bimtek SMS ini, kita juga mengevaluasi kinerja fraksi dan kinerja struktur partai,” jelasnya.
Sebagai sebuah parpol yang berbasis rakyat kecil, kinerja struktur PKB juga harus berbasis pada rakyat kecil.
“Kinerja harus linier dengan basis partai. Apalagi ketua umum PKB mendapat amanah sebagai menteri koordinator pemberdayaan masyarakat. Maka mutlak bagi seluruh kader untuk meningkatkan kinerjanya,” pungkasnya.
