Proyek Abrasi Pantai Belum Jelas, Pemkot Mataram Tahan Penyusunan AMDAL

Mataram(KabarBerita)— Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram angkat bicara terkait belum dilampirkannya dokumen lingkungan dalam proposal usulan penanganan abrasi di sepanjang pesisir Kota Mataram. Ia menegaskan, langkah tersebut diambil karena hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait persetujuan dan realisasi usulan tersebut.

Menurutnya, proposal yang diajukan masih sebatas permohonan awal tanpa kejelasan apakah program penanganan abrasi sepanjang 9,1 kilometer garis pantai itu akan benar-benar dilaksanakan. “Kalau namanya proposal, kita hanya mengusulkan. Sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan direalisasikan. Selama belum ada kepastian, tentu kita belum bisa menyiapkan dokumen lingkungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL membutuhkan biaya besar dan memiliki masa berlaku terbatas. Dokumen AMDAL, kata dia, hanya berlaku selama dua tahun. Jika melewati masa tersebut tanpa realisasi kegiatan, maka dokumen harus dimutakhirkan kembali yang tentu membutuhkan biaya tambahan. “Penyusunan AMDAL bisa mencapai sekitar Rp500 juta. Masa kita susun AMDAL untuk kegiatan yang belum jelas kepastiannya. Itu bisa jadi pemborosan anggaran daerah,” tegasnya.

Dinas PUPR, lanjutnya, baru akan menyiapkan dokumen lingkungan apabila sudah ada kepastian program, termasuk skema pendanaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai (BWS). “Kalau misalnya itu menjadi sharing daerah, tentu kita siapkan. Tapi kalau ditangani penuh oleh BWS, daerah hanya menerima manfaat. Karena belum jelas, kita belum menganggarkan AMDAL dan dokumen lainnya,” katanya.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan proyek SPALD skala kota yang kepastian pelaksanaannya sudah jelas. Untuk proyek tersebut, seluruh dokumen pendukung seperti kesiapan lahan, AMDAL, hingga UKL-UPL telah disiapkan karena pekerjaan fisiknya dipastikan berjalan tahun ini. “Untuk abrasi, kita butuh kepastian dulu. Jangan sampai dokumen disusun dua atau tiga kali tanpa output yang jelas. Itu mubazir,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Revitalisasi Pasar Cakra Ditarget Ditender Bulan Ini, Fokus Perbaikan Atap Bocor

    Mataram(KabarBerita)— Dinas Perdagangan Kota Mataram menargetkan proses tender lanjutan proyek revitalisasi Pasar Cakranegara atau Pasar Cakra mulai dilakukan bulan ini. Saat ini, penyusunan dokumen perencanaan masih terus dimatangkan sebelum diserahkan…

    Nekat Bangun di Lahan Sawah Dilindungi, Proyek Perumahan di Sekarbela Masih Disegel Pemkot Mataram

    Mataram(KabarBerita) – Pemerintah Kota Mataram hingga kini masih mempertahankan penyegelan proyek pembangunan perumahan di kawasan Batu Mandiri, Sekarbela. Penyegelan yang dilakukan beberapa bulan lalu itu belum dicabut karena pengembang dinilai…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Nobar Film “Pesta Babi” Dibubarkan Dilingkungan Kampus di Mataram, Pemprov NTB Imbau Masyarakat Jangan Nonton

    Nobar Film “Pesta Babi” Dibubarkan Dilingkungan Kampus di Mataram, Pemprov NTB Imbau Masyarakat Jangan Nonton

    Bawaslu dan PWI Siap Kolaborasi Literasi Politik Untuk Masyarakat

    Bawaslu dan PWI Siap Kolaborasi Literasi Politik Untuk Masyarakat

    Revitalisasi Pasar Cakra Ditarget Ditender Bulan Ini, Fokus Perbaikan Atap Bocor

    Revitalisasi Pasar Cakra Ditarget Ditender Bulan Ini, Fokus Perbaikan Atap Bocor

    99 Persen Warga NTB sudah Terdaftar JKN yang Aktif 82 Persen

    99 Persen Warga NTB sudah Terdaftar JKN yang Aktif 82 Persen

    Nekat Bangun di Lahan Sawah Dilindungi, Proyek Perumahan di Sekarbela Masih Disegel Pemkot Mataram

    Nekat Bangun di Lahan Sawah Dilindungi, Proyek Perumahan di Sekarbela Masih Disegel Pemkot Mataram

    Gubernur Tinjau Jalan Lenangguar-Lunyuk, Sudirsah Sebut Keseriusan Iqbal – Dinda Perbaiki Infrastruktur di NTB

    Gubernur Tinjau Jalan Lenangguar-Lunyuk, Sudirsah Sebut Keseriusan Iqbal – Dinda Perbaiki Infrastruktur di NTB