Renovasi Gedung Utama DPRD NTB Dimulai Awal 2026

MATARAM (KabarBerita)- Renovasi gedung utama kantor DPRD Provinsi NTB pasca insiden pembakaran dan dijarah massa aksi pada 30 Agustus 2025, terus upayakan agar dapat dimulai pembangunan pada awal 2026 mendatang.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi mengatakan pembangunan renovasi gedung utama kantor DPRD Provinsi NTB akan dimulai pada 2026 dan ditergetkan rampung pada akhir 2026. hal ini sesuai keinginan pemerintah pusat, 2027 gedung wakil rakyat sudah dapat digunakan.

“Keinginan pemerintah pusat harus jadi 2027, dan saya sendiri sudah minta supaya 2026 harus jadi, minimal ruang rapat paripurnanya,” ungkap Mori sapaan akrab politisi Partai Nasdem saat ditemui awak media di Mataram kemarin.

Mori juga mengatakan upaya pembangunan tersebut, pada dasarnya harus kelihatan fisiknnya terlebih dahulu, dengan mengutamakan pembangunan ruang rapat paripurna terlebih dahulu, sedangkan ruang lain, seperti Ruang ketua, wakil ketua, ruang Fraksi dan ruang anggota bisa menyusul.

“Fokus ke ruang rapat paripurna terlebih dahulu. Dan untuk ruang yang lain bisa belakangan dikerjakan,”katanya.

Mori menambahkan, meskipun mengejar target, tapi harus ada persiapan yang harus disiapkan, baik berupa pengecekan pondasi, kemampuan daya tampung, dan lainnya.

“Jadi harus ada detail dari pembangunan tersebut supaya berjalan sesuai ketentuan,”tambahnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan dengan adanya rencana pembangunan tersebut, Ia sudah berkoodinasi langsung dengan pihak PUPR dan pihak terkait, supaya berjalan dengan lancar.

“Dua minggu yang lalu, kita rapat di dinas PUPR, saya telah mengundang semua kepala Balai. Dan saya tegaskan bahwa gedung utama itu harus dimulai (dikerjakan awal,red) 2026 dan jadi di 2026 akhir,” tegas Mori.

Dikatakannya juga, untuk kapasitas bangunan baru itu, nantinya melebihi kapasitas bangunan lama, dan terkait nilai anggaran dia belum mengetahuinya. “Yang jelas revitalisasinya harus lebih dari yang dulu, masalah anggaran jujur saya tidak tahu,”pungkasnya. (Wir/red).

  • Related Posts

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    Mataram (KabarBerita) – Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Dr. Zainul Majdi menyayangkan pernyataan anggota Komisi III DPR RI Abdullah yang menyebut afiliasi organisasi pondok pesantren dan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil