Sekolah Negeri Mataram Krisis Meja Kursi, Cermin Tata Kelola Pendidikan

Mataram(KabarBerita) – Kondisi memprihatinkan terjadi di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Mataram. Di tengah label “sekolah favorit” yang melekat, fasilitas dasar pembelajaran justru tidak terpenuhi. Kekurangan meja dan kursi membuat sejumlah siswa harus belajar lesehan sebelum pihak sekolah mencari solusi darurat.

Sekolah-sekolah yang terdampak bukan hanya satu dua. SMP Negeri 1 Mataram, SMP Negeri 6 Mataram, SMP Negeri 13 Mataram, hingga beberapa SMP lain mengalami kondisi serupa. Pihak sekolah bahkan terpaksa meminjam meja dan kursi dari sekolah lain yang kelebihan mebeler karena siswanya lebih sedikit, atau memindahkan meja-kursi ruang rapat untuk digunakan siswa.

‎Sejumlah kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan persoalan ini muncul akibat penerimaan siswa baru (PPDB). Dalam juknis terbaru Dinas Pendidikan Kota Mataram, satu rombongan belajar (rombel) ditetapkan hingga 45 siswa, meningkat dari sebelumnya yang hanya 38–40 siswa per rombel. Lonjakan ini membuat kapasitas kelas tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas belajar.

‎Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, M. Yusuf, membantah bahwa persoalan ini disebabkan oleh penambahan jumlah siswa. Ia menegaskan, kekurangan mebeler justru terjadi akibat banyaknya meja dan kursi yang rusak sehingga tidak lagi layak pakai. “Bukan karena jumlah siswa yang diterima lebih banyak, tetapi karena kondisi mebeler yang rusak,” jelasnya.

‎Yusuf juga menyampaikan pihaknya tengah melakukan pengadaan meja dan kursi baru untuk mengatasi masalah ini. Namun, proses pengadaan melalui sistem e-katalog memerlukan waktu lebih lama, sehingga siswa dan sekolah terpaksa menunggu.

Kondisi ini menunjukkan adanya ironi dalam manajemen pendidikan di Kota Mataram. Sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi etalase mutu justru menghadapi masalah elementer yang langsung berdampak pada kenyamanan dan kualitas belajar siswa. Tanpa perbaikan cepat, citra “sekolah favorit” bisa menjadi label kosong yang menutup mata terhadap fakta di lapangan.