Tegas !!! Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Angkat Guru PPPK PW Jadi ASN

Mataram, (KabarBerita) – Perjuangan terhadap nasib guru PPPK Paruh Waktu kembali disuarakan Legislator Senayan asal NTB, Lalu Hadrian Irfani agar bisa mendapatkan gaji dan penghidupan yang layak.

Kali ini Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu meminta dengan tegas kepada pemerintah agar mengangkat guru PPPK PW menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Permintaan itu disampaikan ditengah rencana pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kalau pegawai SPPG diangkat menjadi PPPK oleh BGN, maka kami desak guru-guru PPPK Paruh Waktu juga harus diangkat jadi ASN,” kata Lalu Hadrian Irfani seusai menggelar kegiatan silaturrahmi bersama kader PKB di Lombok Tengah, Selasa (17/2).

Menurut pria yang akrab disapa Lalu Ari ini, nasib guru PPPK paruh waktu saat ini perlu mendapat perhatian. Karena gaji mereka jauh di bawah gaji pegawai SPPG yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah.

“Guru PPPK paruh waktu hari ini nasibnya tidak jelas, gaji mereka lebih sedikit dibandingkan pegawai SPPG belum berstatus PPPK,” imbuhnya.

Dikatakan Miq Ari, saat ini Komisi X DPR RI telah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membuat formula bersama Menpan RB agar dapat mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi ASN dengan memperhatikan keuangan negara. Apa lagi jumlah guru PPPK paruh waktu saat ini mencapai 237 ribu orang.

“Kami yang mitra pendidikan juga punya pertimbangan kenapa guru PPPK paruh waktu segera diangkat,” pungkasnya. (Red)

Related Posts

Orang Tua Siswa Keluhkan Uang Perpisahan, Ombudsman NTB Larang Sekolah Tarik Pungutan

MATARAM (KabarBerita)-Orang tua wali murid atau siswa/siswa mulai geluhkan adanya pungutan dari pihak lembaga pendidikan (Sekolah/TK/Paud) untuk uang wisuda yang dikemas dengan kegiatan perpisahan. Besaran pungutan yang dilakukan lembaga pendidikan…

Siswa Dipungut Lunasi Uang Komite sebagai Syarat Ambil SKL, Ombudsman NTB Langsung Turun ke Sekolah

MATARAM (KabarBerita)-Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan pendidikan di salah satu SMA di Kota Mataram. Laporan tersebut menyebutkan bahwa siswa…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Hasil Riset Jangan Cuma Jadi Jurnal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani Dorong Agar Dipublikasi melalui Media

Hasil Riset Jangan Cuma Jadi Jurnal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani Dorong Agar Dipublikasi melalui Media

BRIN dan Komisi X DPR RI Gendeng PWI NTB, Perkuat Kapasitas Wartawan dalam Penulisan Berita Ilmiah Populer

BRIN dan Komisi X DPR RI Gendeng PWI NTB, Perkuat Kapasitas Wartawan dalam Penulisan Berita Ilmiah Populer

Anggota DPR RI Lalu Ari Bantu Kepulangan TKI Esan Hingga Bertemu Keluarga di Lombok

Anggota DPR RI Lalu Ari Bantu Kepulangan TKI Esan Hingga Bertemu Keluarga di Lombok

Gerak cepat, Legislator Senayan Hj. Mahdalena Salurkan Bantuan Darurat Untuk Korban Kebakaran di Lido-Belo

Gerak cepat, Legislator Senayan Hj. Mahdalena Salurkan Bantuan Darurat Untuk Korban Kebakaran di Lido-Belo

APJATI NTB Dorong Perlindungan dan Skema Biaya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

APJATI NTB Dorong Perlindungan dan Skema Biaya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

Perkuat Strategis Sport Tourism di Mandalika, ITDC Resmi Umumkan Jajaran Komisaris dan Direksi MGPA

Perkuat Strategis Sport Tourism di Mandalika, ITDC Resmi Umumkan Jajaran Komisaris dan Direksi MGPA