Tembus 1,17 Juta Penerima Manfaat Progam MBG NTB dan Libatkan 1.237 Pelaku Usaha Lokal

MATARAM (KabarBerita)-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dihampir semua indikator. Mulai dari jumlah dapur aktif, penerima manfaat, tenaga kerja terserap, hingga keterlibatan ekonomi lokal.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik menyampaikan bahwa capaian realisasi program BMG yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto terus berkembang di NTB. Hal ini sebagai hasil kerja kolaboratif lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha. “MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi gerakan sosial dan kemanusiaan yang menyiapkan generasi NTB sehat, cerdas, dan berdaya,”katanya saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada, Senin (27/10/2025).

Dr. AKA sapaan akrabnya mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB ini menyebutkan, hingga 21 Oktober 2025, tercatat 535 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Dari jumlah itu, 379 SPPG telah beroperasi aktif dengan rincian, 373 SPPG mitra swasta dan masyarakat, 4 SPPG di pondok pesantren,1 SPPG TNI AU dan 1 SPPG POLRI. Sementara 156 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan, baik dari segi pembangunan dapur, verifikasi lahan, dan rekrutmen petugas lapangan. “Setiap dapur menjadi simpul penting dalam rantai distribusi pangan bergizi yang menjamin bahan makanan sehat dan aman tersalurkan tepat waktu ke sekolah-sekolah dan kelompok penerima manfaat,”terangnya.

Lebih lanjut AKA mengatakan, Program MBG telah menyerap 16.023 tenaga kerja lokal yang aktif bertugas di seluruh NTB, mulai dari juru masak, petugas gizi, sopir distribusi, petugas kebersihan, hingga koordinator lapangan. “Mereka inilah tulang punggung program, memastikan setiap anak menerima makan bergizi tepat waktu,”ucapnya.

Hingga 21 Oktober 2025, sambung AKA, capaian penerima manfaat MBG telah mencapai 1.177.797 orang. Sebaran penerima manfaat mencakup seluruh kelompok usia dan jenjang pendidikan, termasuk kelompok rentan. Rinciannya, 62.688 balita, 45.567 peserta PAUD, 20.049 peserta RA, 70.068 anak TK, 213.455 siswa SD kelas 1–3, 205.420 siswa SD kelas 4–6. Kemudian, sebanyak 41.376 siswa MI kelas 1–3, 39.727 siswa MI kelas 4–6, 138.649 siswa SMP, 86.018 siswa MTs, 99.072 siswa SMA, 55.984 siswa SMK, 50.703 siswa MA, 2.098 siswa SLB, 3.945 santri Pondok Pesantren, 7.223 peserta PKBM, 11.686 ibu hamil, 23.666 ibu menyusui dan 379 Sekolah Rujukan (SR). “Dari angka ini, terlihat komitmen kita untuk memperluas jangkauan, termasuk di wilayah pedesaan, kepulauan kecil, dan sekolah-sekolah nonformal,”bebernya.

Selain memperbaiki status gizi masyarakat, lanjut AKA, MBG juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Hingga kini, tercatat sebanyak 1.237 pelaku usaha lokal telah berperan aktif dalam rantai pasok MBG, terdiri dari, 657 UMKM, 40 koperasi, 4 BUMDes, dan 536 supplier lainnya. “Setiap piring nasi bergizi yang diantarkan ke sekolah, pada hakikatnya menghidupi banyak keluarga petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM di desa,” tambah AKA.

Ia juga menegaskan bahwa program ini terbukti menumbuhkan ekosistem ekonomi baru, koperasi dan UMKM lokal menjadi bagian dari sistem pengadaan bahan pangan, sementara dapur MBG menjadi pasar tetap bagi hasil pertanian dan perikanan daerah.

Menanggapi soal sejumlah laporan di lapangan, termasuk dugaan keracunan makanan, kata AKA, Satgas MBG NTB tetap memastikan tidak ditemukan kasus sistemik atau meluas yang disebabkan oleh makanan program MBG. Bahkan,
setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, dan aparat terkait. “Kalau ada dapur yang lalai, kita hentikan sementara untuk pembenahan total. Mulai dari pemeriksaan bahan baku, sterilisasi alat, hingga pelatihan ulang tenaga dapur. Prinsip kami sederhana: perbaiki sambil melindungi,” katanya.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga tengah mempercepat sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), untuk seluruh SPPG. Dari total 379 dapur aktif, sebanyak 49 dapur 13 persen telah bersertifikat, dan sisanya ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2026.

Fokus MBG NTB ke depan, lanjut AKA, adanya pemerataan dan keberlanjutan program. Ada tiga prioritas utama yakni, Pemerataan penerima manfaat di wilayah pinggiran dan kepulauan kecil. Peningkatan kualitas keamanan pangan dan sertifikasi dapur MBG dan Penguatan pengawasan publik berbasis partisipasi masyarakat dan data digital. “Percepatan MBG bukan sekadar membangun dapur, tetapi membangun masa depan. Semakin kita sigap hari ini, semakin cepat anak-anak NTB merasakan manfaat gizi yang lebih baik esok hari,”pungkasnya. (Wir/red).

  • Related Posts

    Remaja yang Terseret Arus Sungai Ditemukan Meninggal Dunia di Bima

    BIMA (KabarBerita)-Tim SAR gabungan berhasil menemukan Ikbal (12 tahun), remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus deras di Sungai Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal…

    Tiga Program Strategis PUPR Diresmikan Sebagai Kado HUT NTB ke 67

    Mataram (KabarBerita) – Hari Ulang Tahun (HUT) Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-67 yang jatuh pada tanggal 17 Desember tiap tahunnya, tinggal menghitung hari. Beberapa program juga siap diresmikan bertepatan dengan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Dinas Perikanan Kaget Lapak Pasar Ikan Dibongkar untuk Pembangunan KMP

    Dinas Perikanan Kaget Lapak Pasar Ikan Dibongkar untuk Pembangunan KMP

    Remaja yang Terseret Arus Sungai Ditemukan Meninggal Dunia di Bima

    Remaja yang Terseret Arus Sungai Ditemukan Meninggal Dunia di Bima

    Tiga Program Strategis PUPR Diresmikan Sebagai Kado HUT NTB ke 67

    Harga Pupuk Subsidi Turun, Petani Keluhkan Harga Racun Hama Padi Melambung Tinggi

    Harga Pupuk Subsidi Turun, Petani Keluhkan Harga Racun Hama Padi Melambung Tinggi

    Proyek Revitalisasi Sekolah Terlambat, Pemkot Mataram Terancam Tanggung Beban Anggaran

    Proyek Revitalisasi Sekolah Terlambat, Pemkot Mataram Terancam Tanggung Beban Anggaran

    Polres Loteng Bersama Stakeholder dan Masyarakat Sepakat Tolak Penambangan Emas Ilegal di kawasan Pantai Kuta

    Polres Loteng Bersama Stakeholder dan Masyarakat Sepakat Tolak Penambangan Emas Ilegal di kawasan Pantai Kuta