Tiga Ponpes Diusulkan PWNU NTB Jadi Lokasi Mukhtamar, Tim Lakukan Survei Faktual

“Yang pasti kriterianya sudah ditetapkan oleh Munas, yaitu kesiapan dan kelayakan, sarana prasarana, aspek finansial untuk mendukung penyelenggaraan Muktamar dengan lebih dari 10.000 muktamirin, kemudian aspek keamanan dan aspek spiritualitas,”

 

Mataram (KabarBerita) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai melakukan survei lapangan terhadap kesiapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon tuan rumah Muktamar NU ke-35.

Survei dilakukan untuk menilai kelayakan daerah berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) NU.

Pimpinan Tim Survei Lokasi Muktamar PBNU, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan terdapat empat aspek utama yang menjadi dasar penilaian, yakni kesiapan dan kelayakan lokasi, sarana dan prasarana, dukungan finansial penyelenggaraan, serta aspek keamanan dan spiritualitas.

“Yang pasti kriterianya sudah ditetapkan oleh Munas, yaitu kesiapan dan kelayakan, sarana prasarana, aspek finansial untuk mendukung penyelenggaraan Muktamar dengan lebih dari 10.000 muktamirin, kemudian aspek keamanan dan aspek spiritualitas,” ujarnya saat menghadiri Istighosah dan Nobar Piala Dunia di kantor PWNU NTB. Sabtu, 4 Juli 2026.

Dalam survei tersebut, pihaknya akan meninjau tiga pondok pesantren yang diusulkan PWNU NTB, yakni Pondok Pesantren Qomarul Huda di Bagu, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren Ishlahuddiny. Ketiga lokasi akan dinilai berdasarkan empat aspek tersebut.

Prof. Niam menegaskan, survei dilakukan secara objektif dengan melibatkan sejumlah unsur PBNU. Ia didampingi KH Imam Buchori Cholil, H. Aizudin Abdurrahman, HM Syarif Munawi, serta tim sekretariat.

Menurutnya, NTB telah menyampaikan dukungan resmi kepada PBNU, termasuk surat kesanggupan dari Gubernur serta para bupati dan wali kota. Namun, karena jadwal pelaksanaan Muktamar direncanakan berlangsung pada 1–5 Agustus, kesiapan teknis menjadi faktor yang sangat menentukan.

“Yang dibutuhkan adalah kesiapan teknisnya, tidak sekadar komitmen, tetapi kesiapan infrastruktur yang sudah memadai. Artinya sudah ready to use, sudah siap digunakan,” katanya.

Hasil survei lapangan kemudian akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam sidang pada 6 Juli, sebelum dilanjutkan ke rapat gabungan pada 7 Juli yang akan menetapkan lokasi pelaksanaan Muktamar.

“Besok kita bisa melihat secara langsung hasilnya kondisi faktualnya akan kita bawa ke Jakarta yang akan disidangkan di tanggal 6 Juli,”jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan pemerintah daerah siap mendukung apabila NTB ditetapkan sebagai tuan rumah Muktamar PBNU.

“Kalaupun Muktamar dilaksanakan di Lombok tentu harus kita sambut dengan senang hati. Tim survei datang bukan sekadar melihat komitmen, tetapi juga menilai kesiapan kami. Intinya NTB siap,” ujarnya.

Ketua PWNU NTB, Prof. Masnun, menyampaikan apresiasi atas keseriusan PBNU yang telah merespons usulan NTB melalui pelaksanaan survei lapangan.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah telah dibuktikan melalui surat resmi dari Gubernur serta para kepala daerah di NTB. PWNU NTB telah bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Muktamar, baik dari sisi moral, material, maupun spiritual.

“Semalam kami juga sudah rapat dengan PW dan PC NU. Semuanya satu suara untuk menyukseskan Muktamar jika memang NTB ditakdirkan menjadi tuan rumah. Jadi kami optimis bahwa persiapan kami juga sangat maksimal,”jelasnya.

Kedatangan tim survei semakin menguatkan keyakinan bahwa aspirasi masyarakat NTB untuk menjadi tuan rumah Muktamar mendapat perhatian serius dari PBNU. (Red)

  • Related Posts

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    Mataram (KabarBerita) – Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Dr. Zainul Majdi menyayangkan pernyataan anggota Komisi III DPR RI Abdullah yang menyebut afiliasi organisasi pondok pesantren dan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil