Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, apresiasi komitmen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan, dukungan, kerja sama dan manfaat yang dirasakan langsung oleh pekerja dan keluarga.
Apresiasi tersebut disampaikan, Umi Dinda sapaan akrab Wagub NTB saat hadir pada acara penganugerahan Paritrana Award Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025 di Mataram pada Rabu (10/09/2025).
“Kita tidak pernah tahu kapan risiko kerja akan datang, tetapi kita bisa memastikan mereka terlindungi. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, keluarga tetap mendapatkan manfaat meski risiko terjadi,” ujarnya.
Umi Dinda juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha dalam memastikan perlindungan pekerja terus berjalan meski ada keterbatasan anggaran.
“Walaupun situasi efisiensi fiskal sedang ketat, komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dipungkiri. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang nyata-nyata telah memberikan kontribusi bagi perlindungan pekerja di NTB,” tambahnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah kabupaten/kota atas dukungan terhadap program perlindungan pekerja. Sekalipun masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan.
“Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB baru mencapai 33,25 persen dari total pekerja. Artinya masih ada sekitar 1,2 juta pekerja yang belum terlindungi, di mana sekitar 900 ribu di antaranya adalah pekerja informal yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan dari Januari hingga Agustus 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada 25.208 kasus dengan nilai lebih dari Rp352 miliar di NTB. Selain santunan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan program beasiswa pendidikan kepada 700 anak pekerja dengan total nilai mencapai lebih dari Rp2,8 miliar.
“Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya soal santunan, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak peserta agar keluarga tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan rewards kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Mikro, Kecil (UMK), Menengah (UM), dan Besar (UB) atas partisipasinya dalam menjamin perlindungan tenaga kerja.
Acara yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta para pelaku usaha, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perlindungan pekerja di NTB.
