302 SPPG Disuspensi, Satgas MBG Imbau SPPG Ikuti Regulasi

MATARAM (KabarBerita) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB, Fathul Gani menegaskan jika Ia dan Pihak terkait sudah menutup 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah.

Hal ini disampaikannya ke tim liputan KabarBerita usai melakukan Rapat bersama Dinas Keshatan (Dikes) dan Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi NTB, pada Rabu (01/04/2026).

Fatgan sapaanya mengatakan bahwa tindakan menghentikan sementara pengoperasian (suspensi) membutuhkan pertimbangan yang matang dan memiki proses yang panjang, sehingga kenapa BGN sampai mengambil tindakan tersebut. “Jadi Khusus yang 302 SPPG , belum terpenuhinya syarat mendasar, yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),”jelasnya.

Dikatakannya juga langkah suspensi ini diambil, sebagai bentuk warning terhadap SPPG yang masih belum melakukan evaluasi karena dari awal sudah diinformasikan bahwa pembangunan Dapur MBG memiliki syarat yang wajib dipenuhi serta untuk penyajian menunya sudah dilakukan diawal pembukaan. “Jadi Tahun kedua merupakan tahun peningkatan kualitas tidak lagi kita berbicara menu, karena kalau menu kita belajar di enam bulan awal bahkan tiga bulan awal,”jelasnya.

Lebih jauh Ia juga menyatakan jika SPPG yang di suspensi maka para penerima manfaat tidak menerima MBG seperti biasanya karena itu merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan. “Artinya mereka ikut libur tidak menerima MBG, itu konsekwensi dari SPPG yang tidak memenuhi syarat itu,”ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa suspensi yang diterima oleh SPPG, tidak serta merta mengalihkan para penerima manfaatnya ke yang lain, karena hal itu akan menimbulkan permasalahan baru, guna menjaga kualitas makanan yang disajikan dan harus sesuai dengan standar supaya tidak melebihi kapasitas. “Karena kalau dipaksakan secara adminstatif nanti bermasalah, dan kualitas juga nanti berubah,”terangnya.

Ia juga menginformasikan bahwa ia sudah mendapat konfirmasi dari Pihak BGN supaya tidak ada perubahan ataupun pengalihan para penerima manfaat ke SPPG lain yang tidak terkena suspensi. “Korwil BGN NTB Eko, tadi malam saya ditelpon, dia mengatakan untuk distribusinya sesuai dengan penerima manfaat dan tidak mengambil alih atau mengcover SPPG lainnya,”tuturnya.

Untuk informasi penyebab 302 SPPG yang disuspensi dengan berbagai permasalahan diantaranya, 225 SPPG karena permasalahan IPAL, 36 SPPG karena SLHS dan 39 SPPG kerena permasalahan IPAL dan SLHS. (Wira/red).

  • Related Posts

    Ruas Jalan Wakul – Ketejer Ditangani, Dewan LWJ Beri Apresiasi Bina Marga

    Mataram, (KabarBerita) – Kerusakan pada ruas jalan Wakul – Ketejer yang melintas di depan pasar Renteng Kabupaten Lombok Tengah mulai ditangani Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB. Perbaikan di masa…

    BKAD NTB sebut Belanja Pegawai Masih Terkendali

    MATARAM (KabarBerita) – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Nursalim, memberikan penjelasan terkait postur belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya mengenai Tambahan Penghasilan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Pemkot Mataram Kaji Penggunaan Angkutan Umum untuk Pejabat, Bemo Kuning Jadi Opsi

    Pemkot Mataram Kaji Penggunaan Angkutan Umum untuk Pejabat, Bemo Kuning Jadi Opsi

    Dinkes Mataram Dukung Penangguhan 15 SPPG, Utamakan Keamanan MBG

    Dinkes Mataram Dukung Penangguhan 15 SPPG, Utamakan Keamanan MBG

    Ruas Jalan Wakul – Ketejer Ditangani, Dewan LWJ Beri Apresiasi Bina Marga

    Ruas Jalan Wakul – Ketejer Ditangani, Dewan LWJ Beri Apresiasi Bina Marga

    Lalu Wirajaya Dinilai Layak Menuju Pilkada Loteng 2029

    Lalu Wirajaya Dinilai Layak Menuju Pilkada Loteng 2029

    Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFH 1 Hari dalam Sepekan

    Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFH 1 Hari dalam Sepekan

    BKAD NTB sebut Belanja Pegawai Masih Terkendali

    BKAD NTB sebut Belanja Pegawai Masih Terkendali