Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Pemerintah Kota Mataram tengah mengkaji kebijakan baru untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas di kalangan aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon II dan III. Selain mendorong penggunaan sepeda, Pemkot juga membuka kemungkinan pemanfaatan angkutan umum sebagai moda transportasi pergi dan pulang kantor.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan pihaknya saat ini mendapat tugas untuk mengkaji berbagai skema yang memungkinkan, termasuk penggunaan bemo kuning sebagai sarana transportasi bagi pejabat, terutama eselon III.
“Masih kami kaji kemungkinan penggunaan bemo kuning. Nanti dilihat dulu kesiapan armada, termasuk kebutuhan anggaran untuk membayar jasa angkutan tersebut. Hasil kajian akan kami laporkan ke Sekda,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua pola yang tengah dipertimbangkan. Pertama, menyiapkan trayek khusus yang melayani rute pejabat. Kedua, menggunakan sistem pool, di mana para pejabat berkumpul di titik tertentu sebelum diangkut bersama menggunakan bemo kuning.
Namun demikian, Dishub mengakui belum bisa memastikan skema mana yang akan dipilih. Keterbatasan jumlah armada serta kondisi kendaraan menjadi kendala utama dalam perencanaan tersebut.
“Jumlah bemo kuning sekitar 36 unit, tapi yang masih layak dan beroperasi hanya sekitar 13 unit. Itu pun saat ini difungsikan untuk angkutan anak sekolah,” jelasnya.
Selain bemo, Pemkot juga mempertimbangkan integrasi dengan layanan bus yang sudah ada, seperti rute bus sekolah yang melintasi pusat perkantoran, Taman Sangkareang hingga kawasan bandara. Skema ini dinilai bisa menjadi alternatif jika memungkinkan untuk diakses ASN.
Saat ini, Dishub masih melakukan perhitungan teknis, termasuk pendataan lokasi tempat tinggal pejabat yang akan menjadi pengguna layanan tersebut. Kajian awal ditargetkan rampung dalam beberapa hari ke depan sebelum diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti.
“Masih dalam tahap kajian, belum ada keputusan final,” tegas Zulkarwin.
