Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Isu LGBT kembali menjadi perhatian di Kota Mataram. Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi NasDem, Sitti Fitriani Bakhresyi, menilai berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat tidak cukup disikapi dengan reaksi sesaat. Menurutnya, diperlukan langkah pencegahan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan agar dampak sosial yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Fitriani mengatakan, tantangan sosial yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan arus informasi harus dihadapi secara bijak dan konstruktif. Pendekatan yang mengedepankan edukasi dinilai lebih efektif dibandingkan langkah-langkah yang bersifat reaktif setelah persoalan muncul di tengah masyarakat.
“Tantangan sosial harus dijawab dengan edukasi, pembinaan, dan regulasi yang tepat, bukan sekadar penindakan,” ujarnya.
Menurutnya, literasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat, khususnya generasi muda, perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, memahami risiko pengaruh negatif dari dunia digital, serta memperkuat nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
“Pencegahan melalui pendidikan dan pembinaan akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah masalah muncul. Karena itu, literasi digital harus terus diperkuat sebagai langkah preventif menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang saat ini,” katanya.
Selain literasi digital, Fitriani menilai penguatan ketahanan keluarga harus menjadi perhatian utama. Keluarga, menurutnya, merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter anak dan menjadi ruang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan.
Ia menegaskan, upaya menjaga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Kota Mataram tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun lingkungan sosial yang sehat dan kondusif.
“Penguatan ketahanan keluarga, pendidikan karakter, dan pembinaan generasi muda harus menjadi prioritas. Dengan demikian, masyarakat memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif yang berpotensi menggerus nilai-nilai sosial dan budaya,” jelasnya.
Di sisi lain, Fitriani juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat. Namun, langkah tersebut perlu diimbangi dengan penyusunan maupun penguatan regulasi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, regulasi yang jelas akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembinaan, edukasi, dan pengawasan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki instrumen yang cukup untuk melakukan pencegahan. Karena menjaga masyarakat tetap kuat secara sosial dan budaya jauh lebih baik daripada menangani persoalan setelah dampaknya meluas,” pungkasnya.
